REMBANG — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengajak perempuan Indonesia meneladani semangat perjuangan Raden Ajeng Kartini dalam memperkuat budaya integritas dan anti-fraud di berbagai sektor kehidupan, khususnya di sektor jasa keuangan.
Ajakan tersebut disampaikan dalam kegiatan Inspiring Talkshow bertema “Kartini Menginspirasi: Berjiwa Independen, Teguh Berintegritas” yang digelar di Pendopo Museum R.A. Kartini, Senin (20/4/2026).
Ketua Dewan Audit merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK, Sophia Wattimena, menegaskan bahwa nilai-nilai yang diwariskan Kartini tetap relevan dalam konteks modern, terutama dalam membangun sikap independen, keberanian berpikir kritis, serta keteguhan memegang etika dan tanggung jawab.
“Perempuan memiliki peran strategis dalam memperkuat tata kelola, baik di sektor publik maupun sektor jasa keuangan. Namun, tantangan seperti kesetaraan dan kekerasan berbasis gender masih menjadi pekerjaan rumah bersama,” ujarnya.
Perempuan dan Tantangan Integritas
Sophia mengungkapkan, sekitar 57 persen aparatur sipil negara saat ini merupakan perempuan. Namun di sisi lain, sepanjang 2025 tercatat lebih dari 1.000 kasus kekerasan berbasis gender, dengan sekitar 80 persen korbannya perempuan.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa penguatan peran perempuan harus dibarengi dengan perlindungan serta penanaman nilai integritas sejak dini, terutama dari lingkungan keluarga.
“Perempuan adalah pendidik pertama, role model, sekaligus pengelola ekonomi keluarga. Dari sanalah nilai integritas dibangun,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa kontribusi perempuan menjadi kunci dalam mendukung agenda prioritas pemerintah, termasuk penguatan sumber daya manusia, kesetaraan gender, serta reformasi tata kelola dan pemberantasan korupsi.
Integritas Fondasi Kepercayaan Publik
Dalam kesempatan yang sama, Menteri PANRB Rini Widyantini yang hadir secara daring menegaskan bahwa integritas merupakan fondasi utama kepercayaan publik terhadap institusi negara.
“Dalam tata kelola pemerintahan modern, integritas dan independensi bukan sekadar nilai moral, tetapi fondasi kepercayaan publik. Tanpa integritas, kebijakan kehilangan legitimasi,” ujarnya.
Rini menjelaskan, sejumlah organisasi internasional seperti Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), G20, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa menempatkan pengelolaan konflik kepentingan sebagai pilar penting dalam sistem integritas publik.
Sebagai langkah konkret, Kementerian PANRB telah menerbitkan regulasi terkait pengelolaan konflik kepentingan guna memastikan setiap keputusan tetap berpihak pada kepentingan masyarakat.
Rini juga mengapresiasi komitmen OJK melalui berbagai inisiatif, seperti program *Proud Without Fraud* serta penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).
Perempuan Hadapi Hambatan Struktural
Sementara itu, Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian PPPA, Amurwani Dwi Lestariningsih, menyoroti masih adanya tantangan yang dihadapi perempuan di ruang publik, mulai dari diskriminasi, stereotip gender, hingga hambatan struktural dalam meraih posisi strategis.
“Perempuan perlu tegas dan jujur dalam meraih cita-cita, tanpa meninggalkan nilai etika dan integritas,” katanya.
Ia menambahkan, perempuan juga memegang peran penting dalam membangun fondasi keluarga yang berintegritas sebagai basis pembentukan karakter generasi bangsa.
Tokoh Perempuan Inspiratif Hadir
Talkshow ini menghadirkan sejumlah narasumber inspiratif, di antaranya Myrtha Soeroto, dr. Martha Muliana, Harmusa Oktaviani, serta Nawal Arafah Yasin.
Sebagai bagian dari rangkaian acara, ditayangkan pula video “Pesan Integritas Inspirasi Perempuan Indonesia” yang menampilkan pandangan tokoh perempuan nasional mengenai pentingnya keberanian, kemandirian, dan integritas.
Kegiatan ini diselenggarakan secara hybrid, diikuti 220 peserta secara luring dan sekitar 4.500 peserta daring dari berbagai kalangan, mulai dari kementerian/lembaga, anggota legislatif, pelaku industri jasa keuangan, akademisi, hingga mahasiswa.
Perkuat Budaya Anti-Fraud
Melalui kegiatan ini, OJK kembali menegaskan komitmennya dalam membangun tata kelola yang bersih dan transparan, antara lain melalui sertifikasi SMAP di seluruh satuan kerja, pengendalian gratifikasi, serta sinergi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
OJK juga mendorong perempuan Indonesia untuk aktif memperkuat budaya anti-fraud, memahami larangan gratifikasi, serta memanfaatkan sistem pelaporan pelanggaran (Whistleblowing System) guna menciptakan sektor jasa keuangan yang sehat, inklusif, dan terpercaya.
Semangat Kartini, menurut OJK, bukan sekadar simbol emansipasi, melainkan energi perubahan untuk membangun Indonesia yang berintegritas dari lingkup keluarga hingga institusi negara.