BANYUMAS – Sekretaris DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Banyumas, Saiful Anam, S.H., menyoroti maraknya aktivitas tambang dan galian di berbagai wilayah Banyumas yang dinilai berpotensi menimbulkan bencana alam serta merugikan masyarakat sekitar. PSI menegaskan pentingnya pemerintah hadir secara lebih aktif, tidak hanya pada tahap perizinan, tetapi juga dalam pengawasan lapangan yang ketat.
Saiful Anam menyampaikan bahwa Banyumas kini menghadapi eskalasi aktivitas penambangan di banyak titik, mulai dari Gandatapa (Sumbang), Baseh (Kedungbanteng), Dawuhan Kulon–Wetan (Kedungbanteng), area Ajibarang seperti Darmakradenan, hingga kawasan Kaliwedi (Kebasen). Beberapa titik, menurutnya, sudah berlangsung bertahun-tahun dengan skala penambangan yang semakin besar dan mengubah bentang alam secara drastis.
“Kalau aktivitas tambang sudah mulai memengaruhi kontur tanah, memicu longsor, atau merusak akses warga, itu bukan lagi isu ekonomi, tapi isu keselamatan publik. Pemerintah tidak bisa sekadar memberi izin lalu melepas tangan,” tegas Saiful Anam.
Ia menilai sejumlah titik seperti Gandatapa dan Baseh memiliki potensi risiko tinggi karena berada di dataran berbukit dengan struktur tanah yang rawan geser. Sementara itu, di Ajibarang dan Kaliwedi, aktivitas penambangan di dekat permukiman warga membuat potensi kerusakan lingkungan semakin besar.
PSI Banyumas menilai kondisi ini perlu direspons dengan pengawasan berulang, audit lingkungan, dan keterlibatan ahli geologi secara berkala. Saiful juga mengkritisi minimnya evaluasi menyeluruh terhadap perusahaan tambang yang telah beroperasi bertahun-tahun.
“Jangan hanya memeriksa kertas administrasi. Turun lapangan, lihat dampaknya. Bila ada potensi bencana, langkah tegas harus dilakukan sebelum menimbulkan korban,” katanya.
Selain mendesak pemerintah, PSI Banyumas juga menyoroti moralitas pengusaha tambang yang dinilai kerap hanya mengejar keuntungan tanpa mempertimbangkan keselamatan warga sekitar. Menurut Saiful, pelaku usaha wajib memastikan seluruh dampak sosial dan lingkungan ditangani dengan bertanggung jawab.
“Pengusaha harus fair. Jangan hanya fokus pada laba, lalu melupakan hak masyarakat untuk hidup aman dan nyaman,” ujarnya.
PSI Banyumas menegaskan bahwa tambang ilegal maupun legal namun berisiko tetap harus ditangani dengan prinsip keselamatan warga sebagai prioritas utama. Pemerintah daerah didorong untuk membentuk satuan khusus pengawasan lingkungan berbasis data risiko bencana, termasuk laporan warga dan pemeriksaan berkala secara mandiri.
“Kami mendukung pembangunan dan ekonomi, tetapi keselamatan rakyat tidak boleh dinegosiasikan. Jangan tunggu bencana lalu saling menyalahkan. Pemerintah harus hadir, tegas, dan berpihak pada warga,” tegas Saiful Anam.