BANYUMAS– Partisipasi masyarakat dalam politik dan demokrasi tidak boleh berhenti hanya pada saat pemilu atau pilkada. Keterlibatan aktif masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan menjadi kunci untuk memastikan kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan rakyat.
Hal tersebut disampaikan dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema “Partisipasi Masyarakat Dalam Mendukung Peningkatan Kualitas Demokrasi” di Aula Kantor Kecamatan Kebasen, Selasa (28/01/2025). Acara ini diinisiasi oleh Ketua Komisi C DPRD Jawa Tengah, Bambang Hariyanto Baharudin (BHB), dan menghadirkan dua narasumber, yaitu DR Barid Hardiyanto sebagai praktisi dan Luthfi Makhasin, dosen Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed).
Luthfi Makhasin menegaskan bahwa demokrasi tidak hanya soal memilih pemimpin. “Pemilu hanyalah satu bagian dari proses demokrasi yang lebih luas. Setelah pemilu, masyarakat perlu terus mengawasi dan memastikan pejabat publik menjalankan tugas sesuai janji kampanye mereka,” ujar Luthfi.
Ia menambahkan, partisipasi masyarakat juga mencakup kontrol sosial melalui media sosial, organisasi masyarakat, atau forum publik. Dengan pengawasan yang intensif, masyarakat dapat memberikan kritik, masukan, bahkan protes terhadap kebijakan yang dirasa tidak adil. “Jika masyarakat pasif, pemerintahan bisa berjalan tanpa pengawasan efektif, yang berisiko pada korupsi atau kebijakan tidak memihak rakyat,” jelasnya.
Sementara itu, DR Barid Hardiyanto menyoroti tiga elemen penting dalam partisipasi, yaitu representasi, rekognisi, dan redistribusi. Menurutnya, keberhasilan partisipasi ditandai dengan adanya dampak positif, seperti menekan korupsi dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. “Kesadaran kritis warga dan edukasi kewarganegaraan menjadi hal utama yang harus dijaga,” ungkap Barid.
Ketua Komisi C DPRD Jawa Tengah, Bambang Hariyanto, menyatakan pentingnya forum diskusi seperti ini untuk mendukung partisipasi masyarakat secara berkelanjutan. “Melalui forum dialog, meski kecil skalanya, kita bisa membahas isu-isu publik dan memberikan masukan untuk kebijakan pemerintah. Ini bukti bahwa partisipasi politik masyarakat tak berhenti di hari pencoblosan,” katanya.
Dengan kemajuan teknologi, masyarakat kini memiliki lebih banyak cara untuk mengawasi pemerintahan. Media sosial menjadi alat kuat untuk menyuarakan aspirasi dan mengkritisi kebijakan secara terbuka. Namun, edukasi tentang pentingnya partisipasi berkelanjutan perlu terus digalakkan.
Demokrasi yang sehat membutuhkan pengawasan dan peran aktif dari seluruh elemen masyarakat, agar setiap keputusan pemimpin mencerminkan kepentingan rakyat.
