BANYUMAS — Penguatan fenomena El Niño pada paruh kedua 2026 menjadi perhatian serius bagi Banyumas. Selain meningkatkan risiko kekeringan, kondisi cuaca tersebut berpotensi mengganggu produksi pertanian dan memicu kenaikan harga pangan.
Kewaspadaan itu disampaikan dalam Media Briefing se-Jawa Tengah yang digelar secara hybrid, Kamis (13/8/2026). Kegiatan tersebut dipimpin secara langsung oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Jawa Tengah M. Noor Nugroho, sementara Kepala Perwakilan BI Purwokerto Aswin Gantina mengikuti kegiatan secara daring.
“Memasuki paruh kedua 2026, perkembangan iklim menjadi salah satu faktor yang perlu diwaspadai karena dapat memengaruhi produksi pangan, terutama apabila terjadi penurunan pasokan akibat kekeringan,” ujar M. Noor Nugroho dalam pemaparannya.
Menurut dia, gangguan terhadap produksi pangan dapat berdampak pada inflasi, khususnya kelompok volatile food (VF) yang sangat dipengaruhi oleh ketersediaan dan kelancaran distribusi komoditas.
Ekonomi Triwulan I 2026 Menguat
Kewaspadaan terhadap risiko El Niño muncul ketika fondasi ekonomi Banyumas pada awal 2026 relatif kuat.
Kinerja ekonomi pada triwulan I 2026 ditopang oleh meningkatnya konsumsi rumah tangga, investasi, konstruksi, serta sektor pertanian.
Konsumsi rumah tangga menguat seiring kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP), pencairan Tunjangan Hari Raya (THR), penyaluran stimulus pemerintah, serta meningkatnya aktivitas masyarakat selama periode long festive season.
Dari sisi produksi, proyek strategis pemerintah dan swasta yang terus berjalan turut mendorong aktivitas investasi dan konstruksi. Sementara itu, periode panen raya memberikan tambahan dorongan terhadap sektor pertanian.
“Momentum pertumbuhan ekonomi pada awal tahun perlu dijaga. Tantangannya adalah memastikan berbagai risiko, termasuk faktor cuaca dan pangan, tidak mengganggu kesinambungan pertumbuhan pada semester kedua,” kata Nugroho.
Purwokerto dan Cilacap Masih Deflasi
Di tengah aktivitas ekonomi yang menguat, perkembangan harga pada Juli 2026 justru menunjukkan deflasi di Purwokerto dan Cilacap.
Purwokerto mencatat deflasi sebesar 0,05 persen secara bulanan (mtm). Secara tahunan, inflasi mencapai 2,66 persen (yoy), sedangkan inflasi tahun berjalan sebesar 1,39 persen (ytd).
Cilacap mengalami deflasi sebesar 0,06 persen (mtm). Inflasi tahunan tercatat 2,44 persen (yoy), sementara inflasi tahun berjalan mencapai 1,21 persen (ytd).
Perkembangan tersebut masih berada dalam sasaran inflasi nasional 2026 sebesar 2,5 persen plus-minus 1 persen.
Deflasi terutama dipengaruhi turunnya harga sejumlah komoditas hortikultura karena pasokan meningkat seiring musim panen di sejumlah daerah sentra produksi.
Harga emas perhiasan juga menurun mengikuti pelemahan harga emas global. Sementara harga telur ayam ras melanjutkan tren penurunan karena pasokan masih mencukupi.
Di Purwokerto, komoditas yang memberikan andil terbesar terhadap deflasi antara lain bawang merah sebesar -0,15 persen, cabai rawit -0,08 persen, cabai merah -0,06 persen, telur ayam ras -0,05 persen, dan emas perhiasan -0,04 persen.
Sebaliknya, bensin memberikan andil inflasi 0,06 persen, beras 0,04 persen, telepon seluler 0,03 persen, bawang putih 0,03 persen, serta jasa pendidikan sekolah dasar 0,03 persen.
Pola serupa terjadi di Cilacap. Bawang merah menjadi salah satu komoditas penahan inflasi dengan andil -0,12 persen, disusul cabai rawit -0,07 persen, telur ayam ras -0,05 persen, cabai merah -0,05 persen, dan emas perhiasan -0,04 persen.
El Niño Berpotensi Mengganggu Produksi Padi
Meski inflasi masih terkendali, kondisi tersebut dapat berubah apabila kekeringan berdampak terhadap produksi pangan.
Prakiraan cuaca menunjukkan fenomena El Niño diperkirakan terus menguat hingga paruh kedua 2026. Puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Juli hingga September.
BMKG juga memperkirakan curah hujan pada triwulan III 2026 didominasi kategori rendah. Kondisi ini meningkatkan risiko kekeringan di sejumlah wilayah.
BRIN bahkan memprakirakan periode kemarau berpotensi berlangsung lebih panjang dibandingkan kondisi normal.
Di Jawa Tengah, wilayah dengan status kekeringan juga mulai meningkat. Pada Juni 2026, jumlah wilayah berstatus waspada bertambah dibandingkan Mei, meski belum mencapai status awas.
Lebih dari 9.000 Hektare Sawah Banyumas Rentan
Banyumas memiliki alasan kuat untuk meningkatkan kewaspadaan karena risiko kekeringan berpotensi bertepatan dengan fase kritis pertumbuhan tanaman padi.
Data Standing Crop Banyumas per 30 Juni 2026 menunjukkan luas baku sawah mencapai sekitar 30.665,20 hektare.
Dari luasan tersebut, sekitar 4.131,5 hektare diproyeksikan berada pada fase generatif pertama saat puncak El Niño. Sementara 5.537,6 hektare lainnya memasuki fase generatif kedua.
Artinya, sekitar 9.669 hektare sawah berada pada fase yang sensitif terhadap gangguan ketersediaan air.
Fase generatif merupakan periode penting dalam pembentukan malai, pembungaan, hingga pengisian bulir. Kekurangan air pada periode tersebut dapat menurunkan produktivitas dan hasil panen.
Selain itu, keterbatasan pasokan air berpotensi menyebabkan pergeseran masa tanam pada sekitar 4.057,7 hektare, atau 13,2 persen dari total luas baku sawah.
Jika puncak El Niño terjadi pada Agustus 2026, ancaman terhadap produksi padi perlu diantisipasi sejak dini.
“Beras merupakan salah satu komoditas penting dalam pembentukan inflasi pangan. Karena itu, menjaga produksi dan ketersediaan beras menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas harga,” ujar Aswin Gantina.
Bukan Hanya Kekeringan, Hama Juga Mengancam
Ancaman terhadap sektor pertanian tidak hanya berasal dari berkurangnya pasokan air.
Musim kemarau juga dapat meningkatkan risiko serangan organisme pengganggu tanaman (OPT).
Sejumlah hama dan penyakit tanaman yang diprakirakan berpotensi menyerang tanaman pangan di Banyumas antara lain penggerek batang padi (PBP) dengan potensi luas terdampak sekitar 129 hektare.
Kemudian wereng batang cokelat (WBC) sekitar 837 hektare, tikus 578 hektare, blas 102 hektare, serta hawar daun bakteri (HDB) sekitar 305 hektare.
Kondisi itu membuat pengendalian produksi pangan harus dilakukan lebih awal, terutama pada wilayah yang mengalami keterbatasan sumber air.
Sembilan Langkah Antisipasi Inflasi
Untuk mengantisipasi dampak El Niño terhadap pangan dan inflasi, sejumlah langkah pengendalian perlu diperkuat.
Pertama, memastikan kecukupan air untuk pertanian melalui optimalisasi jaringan irigasi, pompanisasi, serta pengelolaan sumber air. Petani juga perlu didorong menggunakan varietas yang lebih adaptif terhadap kondisi kemarau.
Kedua, mengembangkan sentra pangan dan mengoptimalkan lahan pertanian. Penguatan kelompok tani muda serta penerapan digital farming juga penting untuk meningkatkan produktivitas.
Ketiga, memperkuat pendampingan kepada kelompok tani, petani muda, dan pesantren dalam budidaya komoditas pangan strategis.
Keempat, mengoptimalkan kerja sama antardaerah melalui skema Government to Government (G2G) Banyumas Raya dan memperluas kerja sama Business to Business (B2B) untuk menjamin pasokan.
Kelima, operasi pasar dan Gerakan Pangan Murah (GPM) perlu terus dilakukan. Jaringan distribusi melalui Toko Tani juga perlu diperkuat.
Keenam, pengawasan harga komoditas pangan strategis harus ditingkatkan sesuai ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET).
Ketujuh, dampak perubahan biaya distribusi dan logistik terhadap harga konsumen perlu dipantau secara berkala.
Kedelapan, koordinasi antarinstansi harus diperkuat untuk memastikan kecukupan pasokan, kelancaran distribusi, serta mitigasi gangguan produksi.
Kesembilan, sinergi kebijakan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) perlu dilanjutkan melalui strategi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
Pertumbuhan Ekonomi Jangan Terganggu
Kondisi ekonomi Banyumas pada awal 2026 menunjukkan fondasi yang cukup kuat. Konsumsi masyarakat, investasi, konstruksi, dan pertanian menjadi penopang utama aktivitas ekonomi.
Deflasi yang terjadi di Purwokerto dan Cilacap pada Juli juga menunjukkan tekanan harga masih relatif terkendali.
Namun, stabilitas tersebut tidak boleh membuat pemerintah lengah.
Perubahan kondisi iklim pada semester kedua berpotensi menciptakan tekanan baru terhadap produksi pangan, distribusi, hingga daya beli masyarakat.
Karena itu, penguatan sistem irigasi, pengamanan produksi padi, pengendalian hama, kelancaran distribusi, serta kesiapan cadangan pangan menjadi kunci menghadapi dampak El Niño.
“Antisipasi harus dilakukan lebih awal. Jangan sampai gangguan produksi baru direspons ketika pasokan sudah berkurang dan harga pangan sudah meningkat,” kata Aswin.
Dengan langkah mitigasi yang dilakukan sejak dini, risiko El Niño terhadap produksi pangan dan inflasi diharapkan dapat ditekan. Dengan demikian, momentum pertumbuhan ekonomi Banyumas dapat tetap terjaga hingga akhir 2026.