BANYUMAS, suarabanyumas.co.id – DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Banyumas mengapresiasi pendekatan politik turun tangan yang ditunjukkan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Senin (26/10/2026).
Kunjungan tersebut menjadi perhatian karena Wapres turun langsung menemui masyarakat untuk mendengarkan berbagai persoalan yang mereka hadapi. Sejumlah aspirasi yang disampaikan warga mencakup kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) bagi nelayan, pendangkalan jalur pelayaran, pengembangan energi hijau, hingga persoalan pelayanan masyarakat.
Ketua DPD PSI Banyumas, Mubaedah alias Bos Ubed, menilai pendekatan tersebut penting di tengah situasi politik dan ekonomi yang dinamis. Menurutnya, kehadiran pemimpin di tengah masyarakat perlu menjadi bagian dari upaya memahami persoalan secara langsung, bukan semata-mata mengandalkan laporan administratif.
“Politik turun tangan berarti pemimpin mau hadir, melihat langsung persoalan masyarakat, mendengarkan keluhan mereka, dan ikut mencari solusi. Di tengah kondisi politik dan ekonomi yang terus berubah, masyarakat membutuhkan kehadiran pemerintah yang responsif dan benar-benar memahami kebutuhan di lapangan,” ujar Mubaedah.
Menurut dia, dialog langsung antara pemimpin dan masyarakat membuka ruang bagi persoalan riil untuk disampaikan tanpa perantara yang berlebihan. Aspirasi tersebut selanjutnya perlu diterjemahkan menjadi langkah konkret melalui koordinasi dengan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya.
Dalam kunjungan ke Cilacap, Gibran berdialog dengan nelayan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tegalkatilayu. Nelayan menyampaikan persoalan distribusi dan kuota BBM serta pendangkalan jalur pelayaran yang menghambat aktivitas melaut. Wapres juga meninjau pengembangan bahan bakar penerbangan berkelanjutan atau Sustainable Aviation Fuel (SAF) berbahan minyak jelantah di kawasan kilang Pertamina Cilacap.
Bos Ubed berharap semangat politik turun tangan dapat terus diterapkan dalam pelayanan publik, termasuk di daerah. Baginya, ukuran keberhasilan sebuah kebijakan tidak berhenti pada kunjungan atau dialog, tetapi juga terlihat dari tindak lanjut yang dirasakan masyarakat.
“Yang paling penting, aspirasi warga jangan berhenti menjadi catatan kunjungan. Harus ada tindak lanjut yang jelas dan terukur. Ketika pemerintah mau mendengar, bekerja bersama, dan menghadirkan solusi, kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik dapat terus dibangun,” katanya.