BANYUMAS – Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono secara resmi membuka Rapat Pleno Program Kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang digelar di Aula Kantor Otoritas Jasa Keuangan Purwokerto, Kamis (16/04/2026). Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat inklusi keuangan sekaligus mendorong digitalisasi ekonomi di tingkat daerah.
Pembukaan rapat turut dihadiri Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Purwokerto, Christoveny, serta Kepala OJK Purwokerto, Dinavia Tri.
Dalam sambutannya, Dinavia menyampaikan bahwa OJK telah meluncurkan Roadmap TPAKD periode 2026–2030 sebagai langkah strategis lanjutan dalam memperluas akses keuangan di daerah. Menurutnya, roadmap tersebut dirancang agar selaras dengan arah kebijakan pembangunan pemerintah pusat.
“Peluncuran ini merupakan langkah strategis lanjutan untuk memastikan seluruh kebijakan akses keuangan di daerah selaras dengan visi pembangunan pemerintah pusat,” tegasnya.
Secara nasional, keberadaan TPAKD kini telah mencakup seluruh wilayah Indonesia, yakni 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota. Namun demikian, tantangan masih dihadapi dalam hal kesenjangan antara tingkat inklusi dan literasi keuangan. Data tahun 2025 mencatat inklusi keuangan nasional mencapai 80,51 persen, sementara literasi keuangan masih berada di angka 66,46 persen.
“Kesenjangan ini menjadi tantangan bersama bagi pemerintah pusat dan daerah untuk meningkatkan pemahaman serta pemanfaatan layanan keuangan oleh masyarakat,” lanjut Dinavia.
Di tingkat lokal, Kabupaten Banyumas menunjukkan capaian yang cukup signifikan sepanjang tahun 2025 melalui sejumlah program prioritas. Program One Student One Account (Simpanan Pelajar), misalnya, berhasil melampaui target dengan realisasi 1.750 rekening dari target awal 1.000 rekening. Selain itu, pengembangan Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) melalui literasi dan akses keuangan di desa serta digitalisasi pasar juga menjadi sorotan utama, termasuk implementasi sistem pembayaran berbasis QRIS di Pasar Cilongok.
Dinavia menekankan bahwa keberhasilan program TPAKD ke depan sangat bergantung pada kolaborasi lintas sektor, termasuk sinergi dengan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah.
“Semangat dari program baru ini adalah kolaborasi. Program kerja dari berbagai objek dapat diintegrasikan dalam agenda TPAKD, baik berupa optimalisasi produk layanan maupun pendampingan, sehingga pelaporan dalam sistem informasi menjadi lebih optimal,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Sadewo menegaskan bahwa akses keuangan memiliki peran strategis dalam memperkuat ekonomi lokal, terutama di tengah percepatan digitalisasi dan perubahan perilaku masyarakat.
Menurutnya, TPAKD dibangun dengan tiga tujuan utama, yakni mendorong inklusi keuangan di seluruh lapisan masyarakat, mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan, serta meningkatkan literasi keuangan agar masyarakat lebih bijak dalam mengelola sumber daya ekonomi.
Salah satu fokus utama ke depan, lanjut Sadewo, adalah peningkatan akses keuangan bagi pedagang pasar melalui transformasi digital. Sejumlah pasar tradisional menjadi prioritas pengembangan, di antaranya Pasar Manis, Pasar Karanglewas, Pasar Cilongok, dan Pasar Sokaraja.
“Transformasi pasar melalui sistem pembayaran non tunai dan digitalisasi menjadi langkah penting untuk memperkuat ekonomi kerakyatan,” jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam memastikan keberhasilan program.
“Semangat dan tanggung jawab harus menjadi napas kita bersama. Komunikasi yang jelas kepada masyarakat menjadi kunci utama,” tegas Sadewo.
Menutup sambutannya, Sadewo menginstruksikan seluruh perangkat daerah terkait untuk sigap menyelesaikan berbagai kendala di lapangan, demi memastikan implementasi program berjalan optimal.
“Dengan penguatan komunikasi dan gerak bersama antar lini, diharapkan program TPAKD dapat berjalan efektif, efisien, dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
Sebagai informasi, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokompim) merupakan unit di bawah Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas yang memiliki peran strategis dalam mendampingi pimpinan daerah serta mendiseminasikan informasi resmi kepada publik terkait berbagai kegiatan pemerintahan.