BANYUMAS – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Banyumas Raya menggelar aksi mimbar bebas memperingati 28 tahun Reformasi, Kamis (21/5/2026). Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyoroti sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai semakin jauh dari semangat reformasi dan tidak berpihak pada rakyat.
Aksi dimulai dari kawasan PKM Universitas Jenderal Soedirman atau Universitas Jenderal Soedirman di Purwokerto. Massa kemudian bergerak menuju Polresta Banyumas dan Kodim 0701/Banyumas sebelum akhirnya menggelar mimbar bebas di kompleks Alun-alun Purwokerto.
Sepanjang perjalanan, mahasiswa melakukan orasi secara bergantian. Di depan Polresta Banyumas, massa sempat berhenti sekitar 10 menit untuk menyampaikan kritik terhadap aparat penegak hukum. Aksi serupa juga dilakukan di markas Kodim 0701/Banyumas.
Koordinator Aliansi Mahasiswa Banyumas Raya, Nayla, mengatakan aksi tersebut menjadi refleksi atas perjalanan reformasi yang dinilai belum tuntas meski sudah berjalan hampir tiga dekade.
“Ketika 28 tahun reformasi, tuntutan-tuntutan pada masa Orde Baru dulu sudah disuarakan, namun sampai hari ini banyak yang belum terealisasi. Reformasi masih belum selesai, masih belum tuntas,” ujar Nayla di sela aksi.
Menurutnya, kedatangan mahasiswa ke Polresta dan Kodim bukan tanpa alasan. Hal itu disebut sebagai simbol kritik terhadap aparat negara yang dinilai mulai menjauh dari semangat demokrasi dan cita-cita reformasi 1998.
Ia menyinggung kembali tuntutan penghapusan dwifungsi ABRI yang dahulu menjadi salah satu agenda utama reformasi. Namun, kata dia, kondisi saat ini justru menunjukkan aparat semakin masuk ke ranah sipil.
“Tapi hari ini kami melihat justru aparat semakin jauh dari semangat demokrasi. Masih banyak represifitas, masih banyak pembungkaman, masih banyak tahanan politik yang meminta keadilan. Polisi seharusnya menjalankan amanah rakyat,” tegasnya.
Selain isu demokrasi dan aparat, mahasiswa juga menyoroti pengesahan revisi RUU TNI yang dinilai minim partisipasi publik. Mereka khawatir revisi tersebut membuka ruang semakin luas bagi militer untuk masuk ke sektor pemerintahan sipil.
“Kami menuntut transparansi terkait RUU TNI. Sekarang dampaknya mulai terlihat, TNI dan purnawirawan mulai masuk ke ranah sipil dan pemerintahan,” kata Nayla.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) turut menjadi sasaran kritik mahasiswa. Mereka menilai program tersebut berpotensi menimbulkan persoalan baru, termasuk risiko korupsi karena besarnya anggaran yang digunakan.
Mahasiswa juga menyoroti dugaan pemangkasan anggaran pendidikan demi mendukung program tersebut. Menurut mereka, pemerintah seharusnya lebih memprioritaskan sektor pendidikan dan kesehatan.
“Urgensi pemerintah seharusnya pendidikan dan kesehatan. Tapi dana itu dipangkas untuk MBG yang menurut kami masih menimbulkan banyak persoalan. Pemerintah gagal menciptakan kebijakan yang berpihak kepada rakyat,” ujarnya.
Sesampainya di Alun-alun Purwokerto, mahasiswa melanjutkan aksi mimbar bebas sambil membawa poster dan berbagai narasi kritik terhadap pemerintah. Sejumlah peserta tampak bergantian menyampaikan pendapat mengenai kondisi demokrasi, kebijakan ekonomi, hingga hak-hak masyarakat sipil.
Mahasiswa menilai berbagai kebijakan yang lahir saat ini belum benar-benar menjadikan masyarakat sebagai pusat pertimbangan utama.
“Yang seharusnya menjadi acuan pemerintah dalam membuat kebijakan adalah masyarakat itu sendiri. Tapi hari ini masyarakat bukan menjadi tolok ukur mereka,” pungkas Nayla.
Aksi berlangsung damai dengan pengawalan aparat keamanan hingga kegiatan selesai.