PURWOKERTO– Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi menjadi faktor utama yang mendorong inflasi di wilayah Banyumas Raya pada Juni 2026. Meski demikian, laju inflasi di Purwokerto dan Cilacap masih terkendali dan berada dalam kisaran target inflasi nasional sebesar 2,5±1 persen.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Purwokerto mencatat inflasi sebesar 0,12 persen secara bulanan (month to month/mtm) dan 2,79 persen secara tahunan (year on year/yoy). Angka tersebut lebih rendah dibandingkan Mei 2026 yang mencapai 0,28 persen (mtm) dan 2,88 persen (yoy).
Sementara itu, Cilacap mencatat inflasi 0,10 persen (mtm) dan 2,88 persen (yoy), juga lebih rendah dibandingkan Mei 2026 yang sebesar 0,31 persen (mtm) dan 3,22 persen (yoy).
Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Purwokerto, Christoveny, mengatakan perkembangan inflasi di Purwokerto dan Cilacap masih lebih rendah dibandingkan inflasi nasional maupun Provinsi Jawa Tengah.
“Secara tahunan, inflasi Purwokerto dan Cilacap tetap berada dalam rentang sasaran inflasi nasional, sehingga stabilitas harga di wilayah Banyumas Raya masih terjaga,” ujarnya.
Secara nasional, inflasi Juni 2026 tercatat 0,44 persen (mtm) dan 3,34 persen (yoy), meningkat dibandingkan Mei 2026 yang sebesar 0,28 persen (mtm) dan 3,08 persen (yoy).
Adapun Provinsi Jawa Tengah mencatat inflasi 0,31 persen (mtm) dan 2,92 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan Mei yang mencapai 0,23 persen (mtm) dan 2,85 persen (yoy).
BBM Non-Subsidi Dorong Kenaikan Biaya Transportasi
Menurut BI Purwokerto, tekanan inflasi pada Juni 2026 terutama dipicu oleh penyesuaian harga BBM non-subsidi yang berdampak pada meningkatnya biaya transportasi sekaligus biaya distribusi berbagai barang.
Selain itu, kenaikan harga bawang merah juga turut memberikan andil terhadap inflasi akibat menurunnya produksi di sejumlah daerah sentra penghasil.
Di luar komoditas pangan, meningkatnya aktivitas masyarakat selama libur sekolah pada akhir Juni 2026 turut memicu kenaikan harga di sektor rekreasi serta jasa makanan dan minuman.
Namun demikian, tekanan inflasi berhasil diredam oleh turunnya harga sejumlah komoditas pangan seperti daging ayam ras, cabai merah, dan cabai rawit. Penurunan harga tersebut didukung oleh pasokan yang tetap terjaga serta berbagai langkah stabilisasi harga yang dilakukan pemerintah.
Transportasi Jadi Penyumbang Inflasi Terbesar
Berdasarkan kelompok pengeluaran, sektor transportasi menjadi penyumbang inflasi terbesar di Banyumas Raya.
Di Purwokerto, kelompok transportasi mengalami inflasi 1,64 persen (mtm) dengan andil 0,20 persen, disusul kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya yang mengalami inflasi 0,95 persen (mtm) dengan andil 0,02 persen.
Sementara di Cilacap, kelompok transportasi mencatat inflasi 1,23 persen (mtm) dengan kontribusi 0,14 persen, sedangkan kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran mengalami inflasi 0,30 persen (mtm) dengan andil 0,03 persen.
BI menjelaskan bahwa kenaikan biaya transportasi merupakan dampak langsung dari penyesuaian harga BBM non-subsidi. Di sisi lain, meningkatnya aktivitas masyarakat selama masa libur sekolah mendorong permintaan terhadap jasa restoran, hiburan, dan rekreasi sehingga turut memberikan tekanan terhadap inflasi.
Sinergi BI dan TPID Jaga Stabilitas Harga
Meski terjadi kenaikan harga pada sejumlah kelompok pengeluaran, inflasi tahunan di Banyumas Raya tetap berada dalam sasaran nasional. Kondisi tersebut dinilai sebagai hasil konsistensi kebijakan Bank Indonesia yang didukung sinergi pengendalian inflasi bersama pemerintah daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
Selain itu, penguatan implementasi Program Ketahanan Pangan Nasional juga dinilai berkontribusi dalam menjaga stabilitas harga.
Berbagai langkah pengendalian inflasi terus dijalankan melalui Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS). Program tersebut meliputi penyelenggaraan Gerakan Pangan Murah (GPM), kegiatan Gempita Raya dalam rangkaian Karya Kreatif Serayu x Banyumas Digifest 2026, fasilitasi Kerja Sama Antar Daerah (KAD) melalui penandatanganan perjanjian kerja sama antarpemerintah (Government-to-Government/G2G), hingga partisipasi dalam Temu Bisnis Produsen dan Offtaker se-Jawa Tengah.
Ke depan, BI bersama TPID juga akan melanjutkan fasilitasi kerja sama Business-to-Business (B2B) komoditas pangan di wilayah Banyumas Raya, memperkuat jaringan distribusi melalui toko tani, meningkatkan komunikasi kepada masyarakat, serta memperkuat koordinasi dan pemanfaatan data dalam pengendalian inflasi.
Fokus pada Strategi 4K
Bank Indonesia menegaskan bahwa TPID Banyumas Raya akan terus memperkuat pengendalian inflasi melalui strategi 4K, yakni menjaga keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta komunikasi yang efektif.