SEMARANG – Mewakili Bupati Purbalingga, Wakil Bupati Purbalingga Dimas Prasetyahani menghadiri Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) dan Rapat Pleno Tim Percepatan Akselerasi Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 yang berlangsung di Gradhika Bhakti Praja, Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kota Semarang, Kamis (18/6/2026).
Kegiatan tersebut menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, lembaga jasa keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya dalam memperluas akses keuangan yang inklusif serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan bahwa TPAKD memiliki peran penting dalam mendorong pembangunan ekonomi daerah. Menurutnya, Jawa Tengah memiliki potensi besar dengan sekitar 4,9 juta unit usaha atau 15,25 persen dari total unit usaha nasional, sekaligus menjadi salah satu tujuan investasi yang terus berkembang.
“Akselerasi untuk membentuk ekosistem keuangan inklusif ini penting, karena masih banyak wilayah kabupaten dan kota yang potensinya belum tergali. Termasuk, bagaimana jangkauan layanan keuangan kita bisa meng-cover seluruh wilayah, sampai tingkat kelurahan dan desa,” kata Luthfi.
Ia menambahkan, akses pembiayaan yang lebih luas dan aman sangat dibutuhkan oleh pelaku usaha, khususnya UMKM, agar mampu meningkatkan kapasitas usaha dan daya saingnya.
“UMKM di tempat-tempat tersebut memerlukan akses kredit yang lebih besar, khususnya kredit mikro,” ujarnya.
Selain memperluas akses pembiayaan, TPAKD juga dinilai memiliki peran penting dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Upaya edukasi diperlukan agar masyarakat terhindar dari praktik pinjaman online ilegal maupun judi online yang dapat merugikan kondisi ekonomi keluarga.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno mengatakan tantangan literasi keuangan saat ini semakin kompleks seiring perkembangan teknologi digital.
“Sekarang pinjam bisa di kamar sendiri, orang lain tidak tahu, bahkan istri tidak tahu. Tapi itu pinjaman yang ilegal. Orang main judi online juga bisa di kamar sendiri, bahkan tidak hanya masyarakat kalangan bawah, tetapi juga kalangan menengah ke atas,” ungkap Sumarno.
Karena itu, edukasi dan pendampingan kepada masyarakat perlu terus diperkuat hingga tingkat desa agar masyarakat memahami layanan keuangan yang legal, aman, dan terlindungi regulasi.
Berbagai program TPAKD Jawa Tengah selama ini menunjukkan capaian positif. Program Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (Gencarkan) telah menjangkau sekitar 7 juta peserta melalui 4.000 kegiatan literasi dan inklusi keuangan. Sementara Program Ayo Jateng Menabung mencatat 8,6 juta rekening pelajar dengan total simpanan mencapai Rp1,8 triliun.
Di sisi lain, Program Kredit Melawan Rentenir telah mencatat outstanding sebesar Rp1,45 triliun yang menjangkau lebih dari 75 ribu debitur. Adapun penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai Rp48,73 triliun kepada lebih dari 1,17 juta debitur di Jawa Tengah.
Menanggapi arahan tersebut, Wakil Bupati Purbalingga Dimas Prasetyahani menyatakan komitmennya untuk terus mendukung program TPAKD sebagai upaya memperkuat ekonomi masyarakat melalui akses keuangan yang mudah, aman, dan inklusif.
“Pemerintah Kabupaten Purbalingga siap memperkuat kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat serta memperluas akses pembiayaan produktif bagi UMKM. Dengan begitu, potensi ekonomi daerah dapat tumbuh lebih optimal dan berkelanjutan,” ujar Wabup Dimas.(Gn/Prokompim)