Oleh: Rujito, M.Sos*
Menjelang Musyawarah Cabang (Muscab) DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Banyumas, publik mulai menaruh perhatian pada satu pertanyaan penting: sosok seperti apa yang layak memimpin PKB ke depan, terutama dalam menyongsong tahun politik 2029? Pertanyaan ini bukan sekadar soal figur, tetapi menyangkut arah, karakter, dan masa depan partai di tengah dinamika sosial-politik yang terus berubah.
PKB bukanlah partai biasa. Ia lahir dari rahim Nahdlatul Ulama (NU), organisasi keagamaan terbesar di Indonesia yang memiliki akar sosial dan kultural yang kuat. Maka, setiap kepemimpinan di PKB sejatinya tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai ke-NU-an yang moderat, inklusif, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.
Secara historis, kedekatan PKB dengan masyarakat bukan hanya karena faktor ideologi, tetapi juga karena jejaring sosial yang telah lama terbangun melalui pesantren, kiai, dan komunitas akar rumput. Di Banyumas, relasi ini bahkan menjadi kekuatan utama yang menjadikan PKB tetap relevan di tengah persaingan politik yang semakin kompetitif.
Lebih dari itu, PKB juga dikenal sebagai partai dengan visi kebangsaan yang kuat. Di masa Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, PKB menjadi rumah besar bagi semua golongan, termasuk kelompok minoritas seperti saudara-saudara non muslim hingga Tionghoa. Gus Dur telah memberi teladan bahwa politik harus menjadi ruang kemanusiaan, bukan sekadar perebutan kekuasaan.
Spirit inilah yang seharusnya terus hidup dan diwarisi oleh kepemimpinan PKB hari ini. Muscab Banyumas menjadi momentum penting untuk memastikan bahwa estafet kepemimpinan tidak sekadar berganti nama, tetapi juga melanjutkan nilai dan tradisi berpikir yang telah diwariskan para pendiri.
Lantas, seperti apa kriteria Ketua DPC PKB Banyumas ke depan? Setidaknya ada lima poin penting yang layak menjadi pertimbangan. Pertama, memiliki akar kuat di basis NU, baik secara kultural maupun struktural, sehingga mampu menjaga marwah dan identitas partai.
Kedua, memiliki kapasitas kepemimpinan yang inklusif dan mampu merangkul semua golongan. Sosok ini harus mampu berdialog dengan berbagai kelompok, dari santri hingga generasi muda, dari tokoh agama hingga pelaku usaha.
Ketiga, berintegritas dan memiliki rekam jejak yang jelas dalam pengabdian kepada masyarakat. Kepemimpinan tidak bisa dibangun dari pencitraan semata, tetapi dari kepercayaan yang tumbuh dari pengalaman nyata.
Keempat, adaptif terhadap perkembangan zaman, khususnya dalam membaca dinamika generasi muda dan transformasi digital. PKB Banyumas membutuhkan pemimpin yang tidak hanya kuat di tradisi, tetapi juga visioner dalam inovasi.
Kelima, memiliki visi kebangsaan yang kuat dan berani menjaga nilai-nilai kemanusiaan seperti yang dicontohkan Gus Dur. Di tengah polarisasi yang kerap muncul, pemimpin PKB harus mampu menjadi penyejuk dan perekat sosial.
Pada akhirnya, Muscab bukan hanya tentang memilih ketua, tetapi tentang menentukan arah masa depan. Jika PKB Banyumas mampu melahirkan pemimpin yang tepat, maka bukan mustahil partai ini akan semakin kokoh dan relevan, tidak hanya dalam kontestasi politik 2029, tetapi juga dalam menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat luas.
Ada catatan akhir yang penting. Bahwa Muscab bukan memilih, tapi hanya merekomendasikan nama untuk diusulkan ke DPP. Ya, begitulah. Era politik sentralistik kini menjelam hampir di semua partai politik. Setidaknya, 5 (lima) kriteria normatif diatas, semoga bisa jadi pertimbangan melahirkan pemimpin yang selalu stay relevan untuk keberlangsungan partai itu sendiri.
*) Penulis adalah Jurnalis dan Alumnus Prodi Komunikasi Pascasarjana UIN Saizu Purwokerto, juga Wakil Sekretaris PCNU Banyumas. Tulisan ini adalah pandangan pribadi tidak mewakili organisasi.