PURWOKERTO – Komisi IV DPRD Kabupaten Banyumas menggelar audiensi bersama Dinas Kesehatan, rumah sakit, puskesmas, Dinas Sosial, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dindukcapil), guna membahas berbagai persoalan layanan publik, khususnya di sektor kesehatan dan administrasi kependudukan.
Rapat yang dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Banyumas, Dukha Ngabdul Wasih, ini menjadi forum evaluasi sekaligus koordinasi lintas sektor untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal dan merata.
Kepala Dinas Kesehatan Banyumas, dr. Dani, menegaskan bahwa saat ini sistem pelayanan kesehatan tidak lagi membedakan kelas seperti sebelumnya.
“Sekarang tidak ada lagi pembedaan layanan berdasarkan kelas, baik itu kelas 1, 2, 3 maupun VIP. Semua pasien harus mendapatkan pelayanan yang sama,” tegasnya.
“Kalau ada pelayanan yang tidak sesuai, silakan dilaporkan. Kami siap menindaklanjuti dan berkoordinasi dengan pihak terkait. Kami juga membuka layanan pengaduan 24 jam,” ujarnya.
Penegasan Kriteria Pasien Darurat
Dalam forum tersebut, Dinas Kesehatan juga menjelaskan mekanisme layanan pasien, khususnya terkait kriteria kegawatdaruratan yang bisa langsung ditangani rumah sakit tanpa rujukan.
Beberapa kondisi yang masuk kategori darurat antara lain:
Mengancam nyawa atau berpotensi menyebabkan kematian
Gangguan pernapasan atau sirkulasi
Penurunan kesadaran
Serangan jantung atau stroke
Tekanan darah sangat tinggi
Kondisi kekurangan oksigen
“Pasien dengan kondisi tersebut bisa langsung dilayani di rumah sakit tanpa prosedur rujukan. Namun di luar itu, tetap mengikuti mekanisme yang berlaku,” jelasnya.
Cakupan BPJS Tinggi, Tapi Keaktifan Masih Perlu Ditingkatkan
Dari sisi jaminan kesehatan, Banyumas mencatat capaian cukup tinggi. Cakupan kepesertaan BPJS mencapai 92 persen dari total penduduk sekitar 1,8 juta jiwa, dengan tingkat keaktifan sekitar 80 persen.
Meski demikian, Komisi IV menyoroti persoalan teknis, seperti aktivasi kepesertaan yang masih berbasis satu Kartu Keluarga (KK).
Anggota dewan mengusulkan agar aktivasi BPJS bisa dilakukan per individu, bukan seluruh anggota keluarga, guna menghindari beban iuran yang mendadak meningkat.
“Harapannya cukup satu orang yang diaktifkan sesuai kebutuhan, tidak langsung satu KK,” ungkap salah satu anggota dalam rapat.
Dindukcapil Ungkap Masalah Klasik: KTP Belum Rekam dan Pernikahan Tak Tercatat
Sementara itu, Dindukcapil Banyumas memaparkan sejumlah persoalan krusial terkait administrasi kependudukan.
Tercatat masih ada sekitar 8.700 warga yang belum melakukan perekaman KTP elektronik. Selain itu, ratusan ribu warga juga belum memiliki dokumen kependudukan secara lengkap.
Permasalahan lain yang cukup menonjol adalah banyaknya pernikahan yang belum tercatat secara resmi. Kondisi ini berdampak pada kesulitan pengurusan dokumen kependudukan, termasuk akta kelahiran anak.
“Ini hampir terjadi di setiap kecamatan. Kami terus mendorong agar masyarakat segera mencatatkan pernikahannya secara resmi,” jelas perwakilan Dindukcapil.
Data Warga Meninggal Belum Terlapor, Ganggu Validitas Penerima Bantuan
Isu lain yang mengemuka adalah masih banyaknya warga yang telah meninggal dunia namun belum dilaporkan secara administratif. Akibatnya, data tersebut masih tercatat sebagai penerima bantuan sosial maupun peserta BPJS.
Fenomena ini dinilai mengganggu validitas data serta berpotensi menimbulkan ketidaktepatan sasaran program bantuan.
“Pelaporan kematian ini penting agar data bisa diperbarui dan bantuan tepat sasaran. Kami harap peran aktif masyarakat dan dukungan DPRD untuk sosialisasi,” tambahnya.
DPRD Dorong Sinergi dan Perbaikan Layanan
Menutup audiensi, Ketua Komisi IV Dukha Ngabdul Wasih menegaskan pentingnya sinergi antarinstansi untuk menyelesaikan berbagai persoalan tersebut.
Ia juga mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, baik dari sisi teknis maupun sikap petugas di lapangan.
“Audiensi ini menjadi bahan evaluasi bersama. Harapannya ke depan pelayanan semakin baik, transparan, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Banyumas,” pungkasnya.