Puluhan Nasabah Mandiri Taspen Rame-rame Laporan Ke Polresta Banyumas

PURWOKERTO – Sebanyak 31 orang yang mengaku sebagai korban dugaan penipuan terkait kasus kredit fiktif mendatangi Polresta Banyumas pada Rabu (18/11/2026). Kedatangan mereka bertujuan untuk menyampaikan langsung persoalan yang dihadapi sekaligus membuat laporan resmi kepada pihak kepolisian demi mencari keadilan.

Dalam kesempatan tersebut, para korban diterima langsung oleh Kapolresta Banyumas untuk beraudiensi. Mereka berharap penanganan kasus ini mendapatkan perhatian khusus dari aparat penegak hukum.

Salah satu korban asal Rawalo, Rusmiatin, menegaskan bahwa kasus ini secara kelembagaan tidak berkaitan langsung dengan Bank Mandiri Taspen. Namun, masalah ini berakar dari tindakan oknum mantan karyawan bank tersebut yang berinisial D.

“Suami saya awalnya sudah memiliki kredit di Mandiri Taspen Purwokerto. Pada 2026 ini, kami dibujuk oleh Dika untuk mengajukan pinjaman di bank lain dengan dalih untuk melunasi kredit yang lama,” ujar Rusmiatin.

Alih-alih digunakan untuk menutup cicilan sebelumnya, dana pinjaman dari bank baru tersebut justru digarap dan dibawa kabur oleh Dika untuk kepentingan pribadi. Rusmiatin sempat dibujuk mengambil pinjaman Rp400 juta, namun ia hanya mengajukan Rp200 juta. Akibat ulah pelaku, cicilan di Mandiri Taspen tidak kunjung lunas, sementara ia tidak menikmati sepeser pun uang tersebut dan harus menyerahkan sertifikat tanah sebagai agunan.

Akibatnya, kini Rusmiatin terjebak menanggung beban cicilan ganda di dua bank sekaligus.

Keluhan senada disampaikan oleh perwakilan korban lainnya, Naryati. Menurutnya, total korban yang hadir mencapai 31 orang dengan estimasi kerugian total berkisar antara Rp2,6 miliar hingga Rp3 miliar. Modus yang dilancarkan pelaku pun bermacam-macam, mulai dari membujuk korban menjual kendaraan hingga meminjam dana di bank lain yang berujung pada jeratan utang ganda.

“Bahkan banyak korban yang gajinya sudah terpotong pihak bank hingga tinggal sedikit, tetapi masih dibebani cicilan baru di tempat lain karena diarahkan oleh pelaku. Beberapa bahkan terancam kehilangan tempat tinggal akibat sertifikat rumah mereka terancam dilelang,” jelas Naryati.

Dalam proses pelaporan ini, para korban telah menyerahkan sejumlah berkas pendukung kepada polisi, mulai dari surat kuasa dari penasihat hukum, fotokopi KTP, hingga bukti transfer atau penerimaan uang. Meski demikian, beberapa korban mengaku tidak memegang bukti tertulis lantaran saat menyerahkan uang tidak diberikan kuitansi atau tanda terima.

Sementara itu, kuasa hukum korban, Djoko Susanto, menjelaskan bahwa audiensi ini merupakan langkah awal untuk meminta atensi kepolisian terhadap kerugian finansial berlapis yang dialami para kliennya. Kerugian tersebut tidak hanya sebatas kredit perbankan, tetapi juga menyangkut dana pribadi seperti jaminan hari tua dan sumber keuangan lainnya.

Usai pertemuan, Djoko menyebutkan bahwa Kapolresta Banyumas menyambut baik kedatangan mereka dan memberikan respons positif terhadap langkah hukum yang ditempuh. Kepolisian menyatakan kesiapannya untuk membackup penuh penanganan perkara ini dengan menerjunkan tim khusus.

“Beliau sudah menerima kami dan siap mem-back-up. Penanganannya langsung dibagi melalui tim khusus, mencakup tindak pidana pencucian uang (TPPU) serta tindak pidana umum terkait penipuan dan penggelapan,” kata Djoko.

Sebagai langkah lanjutan, tim kuasa hukum akan segera membuat laporan resmi terkait kerugian di luar kredit Bank Mandiri Taspen. Laporan ini diharapkan menjadi pintu masuk bagi kepolisian untuk menelusuri aliran dana dan membongkar tuntas dugaan tindak pidana yang terjadi.

Para korban berharap langkah hukum ini dapat diproses secara transparan, adil, dan tuntas sehingga mampu memberikan titik terang serta keadilan bagi mereka yang kini terbelit lingkaran utang.