Laporan: Sakur Abdul Wahid
PURWOKERTO – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai bahwa inklusi keuangan tidak dapat terwujud tanpa literasi yang memadai. Masyarakat perlu memahami cara kerja produk keuangan, risiko, manfaat, hingga cara memilih lembaga keuangan resmi. Karena itu, edukasi publik menjadi salah satu prioritas OJK Purwokerto di bawah kepemimpinan Haramain Billady.
Hal itu pula yang mendasari bahwa OJK Purwokerto senantiasa meningkatkan literasi keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat.
“Harapannya, masyarakat semakin mampu mengelola keuangan dengan baik dan terhindar dari praktik keuangan ilegal atau penipuan yang merugikan,” tegas Haramain.
Edukasi publik yang intensif membantu masyarakat mengenali ciri-ciri investasi bodong, memahami legalitas lembaga keuangan, serta memperkuat pemahaman tentang pentingnya menabung sejak dini. Program Simpanan Pelajar (Simpel) menjadi salah satu bentuk upaya menanamkan budaya menabung sejak anak berusia sekolah.
Selain itu, program pembukaan rekening efek bagi ratusan guru melalui Bursa Efek Indonesia menunjukkan bahwa literasi keuangan tidak hanya diberikan kepada masyarakat umum, tetapi juga kepada para pendidik yang nantinya akan menjadi agen edukasi bagi generasi berikutnya.
Lebih jauh diungkapkan, OJK memiliki mandat besar dalam menjaga stabilitas industri keuangan sekaligus memastikan masyarakat terlindungi dari praktik yang merugikan. Melalui kegiatan seperti BIK, OJK menjalankan tiga peran utama yakni Regulator dan 1.Pengawas – memastikan lembaga keuangan bekerja sesuai aturan. 2. Edukator Publik – memberikan edukasi keuangan agar masyarakat mampu mengambil keputusan yang tepat, dan, 3. Pelindung Konsumen – menangani aduan, memberi peringatan akan modus penipuan, serta menyediakan saluran layanan seperti SLIK.
Kolaborasi antara regulator, industri, dan pemerintah daerah menjadi penentu keberhasilan memperluas literasi dan inklusi keuangan.
Meneguhkan Gerakan Keuangan Inklusif di Banyumas
Bulan Inklusi Keuangan 2025 di Purwokerto menjadi bukti nyata bahwa gerakan keuangan inklusif semakin menemukan momentumnya. Program-program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat menunjukkan bahwa inklusi bukan sekadar jargon, melainkan upaya yang terukur dan berkelanjutan.
Dengan meningkatnya literasi keuangan, masyarakat Banyumas dan sekitarnya diharapkan semakin berdaya dalam mengelola keuangan, membangun usaha, serta mengambil keputusan finansial yang aman dan menguntungkan. Pada akhirnya, langkah ini menjadi bagian penting dalam mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera dan maju.
Upaya meningkatkan literasi dan inklusi keuangan menjadi agenda strategis Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional. Langkah ini dipandang semakin penting di tengah kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan yang aman, mudah diakses, dan mampu meningkatkan kesejahteraan. Semangat tersebut kembali dipertegas dalam gelaran Financial Expo 2025 di Rita Supermall Purwokerto, yang menjadi puncak kegiatan Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2025 Kantor OJK Purwokerto.
Acara yang berlangsung sejak September hingga puncak pada 18 Oktober 2025 ini bukan hanya berfungsi sebagai ajang promosi produk keuangan, namun menjadi sarana edukasi publik yang mempertemukan regulator, pelaku industri, pemerintah daerah, hingga UMKM. Bertema “Inklusi Keuangan Untuk Semua, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju”, kegiatan ini mengusung semangat menghadirkan layanan keuangan yang merata dan inklusif ke seluruh lapisan masyarakat.
OJK: Membuka Akses Keuangan Formal untuk Kurangi Ketimpangan
Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, menyampaikan bahwa inklusi keuangan memiliki peran strategis dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Akses terhadap produk dan layanan keuangan formal memungkinkan masyarakat mengelola risiko, menabung, mengembangkan usaha, hingga melakukan perencanaan jangka panjang.
“Tujuan kami sederhana tetapi penting: bagaimana membuat masyarakat bisa menjangkau produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.” tegas Friderica di hadapan peserta Financial Expo.
OJK menilai inklusi keuangan bukan hanya terkait pembukaan rekening semata, tetapi bagaimana layanan yang tersedia benar-benar relevan, terjangkau, serta dipahami oleh masyarakat. Oleh karena itu, OJK mendorong Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) untuk memperluas akses pembiayaan dan kredit yang cepat, mudah, dan memberikan tingkat pengembalian yang wajar.
“Inklusi keuangan harus dilakukan secara bertanggung jawab. PUJK tidak boleh memaksakan produk yang tidak tepat pada calon konsumen,” ujar Friderica mengingatkan.
Ke depan, OJK menekankan pentingnya kolaborasi antara OJK, lembaga jasa keuangan, dan pemerintah daerah untuk mempercepat pencapaian target inklusi keuangan nasional. Kolaborasi tersebut memungkinkan hadirnya program yang tepat sasaran, khususnya bagi masyarakat di daerah yang masih memiliki tingkat literasi dan akses keuangan yang rendah.
Acara puncak BIK di Purwokerto turut dihadiri oleh jajaran pejabat daerah, antara lain Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono, Wakil Bupati Dwi Asih Lintarti, Anggota DPRD Banyumas Andrias Kartikosari, Kepala OJK Purwokerto Haramain Billady, dan Ketua Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FKIJK) Purwokerto Heru Senjaya.
Dalam sambutannya, Bupati Sadewo menekankan bahwa literasi dan inklusi keuangan harus menjadi gerakan bersama untuk memperkuat ekonomi lokal.
“Mari hadir di tengah masyarakat bukan hanya sebagai lembaga yang menawarkan produk, tetapi sebagai mitra pembangunan yang membawa manfaat nyata bagi kemajuan ekonomi, khususnya di Banyumas,” ujar Sadewo.
Gerakan Inklusi untuk Semua: Manfaat yang Langsung Dirasakan Masyarakat
Pada puncak acara, berbagai program nyata diserahkan kepada masyarakat sebagai bukti keberhasilan kolaborasi multipihak. Program-program yang disalurkan tersebut antara lain:
1. Akses permodalan UMKM dari PT Bank BRI Purwokerto kepada UD Hasil Bumi Lumbung Padi, untuk mendukung ketahanan pangan daerah.
2. Pembukaan 515 rekening Simpel bagi siswa SMKN 1 Bukateja oleh BPR BKK Purbalingga.
3. Penyaluran Kredit Bawor KPMR kepada 37 pedagang di Banyumas oleh BPR BKK Purwokerto sebagai alternatif pembiayaan melawan rentenir.
4. Pembukaan 173 rekening tabungan emas oleh PT Pegadaian Purwokerto.
5. Pembukaan 282 rekening efek program “GuruKu Investor Saham” oleh Bursa Efek Indonesia Kantor DIY.
6. Penerbitan polis asuransi SIMAS Rumah dan SIMAS Motor oleh PT Asuransi Sinar Mas kepada salah satu Kantor Notaris di Purwokerto.
Melalui program ini, masyarakat tidak hanya diperkenalkan pada layanan keuangan, tetapi juga langsung merasakan manfaatnya. Upaya ini selaras dengan tujuan utama BIK, yaitu:
Membuka akses layanan keuangan kepada berbagai lapisan masyarakat,
Meningkatkan pemahaman masyarakat terkait produk keuangan,
Mendorong pembukaan rekening dan peningkatan budaya menabung,
Meningkatkan kesadaran mengenai perlindungan konsumen.
Fin Expo: Panggung Sinergi Industri Keuangan dan UMKM Lokal
Fin Expo 2025 melibatkan 16 lembaga jasa keuangan, meliputi sektor perbankan, asuransi, pembiayaan, pasar modal, hingga lembaga keuangan mikro. Selain itu, terdapat 10 UMKM unggulan dari wilayah eks Karesidenan Banyumas yang menampilkan produk-produk khas daerah.
UMKM yang hadir merupakan binaan dinas UMKM dan lembaga keuangan. Keikutsertaan mereka menunjukkan bahwa inklusi keuangan dan pemberdayaan ekonomi tidak berjalan sendiri-sendiri, namun saling melengkapi. Pembiayaan yang tepat, pendampingan usaha, serta akses pasar menjadi kombinasi strategis untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal.
Fin Expo juga diramaikan dengan berbagai kegiatan seperti lomba mewarnai, dance competition, talkshow perencanaan keuangan keluarga, edukasi investasi, serta layanan cek SLIK. Tidak ketinggalan informasi mengenai kewaspadaan terhadap pinjaman online ilegal dan dampak judi online—dua isu yang menjadi perhatian serius OJK demi perlindungan konsumen.
