BANYUMAS, suarabanyumas.co.id – Pertemuan bimbingan teknis (bimtek) penguatan layanan HIV/AIDS digelar pada Rabu (5/11/2025), menghadirkan tiga narasumber utama: Anggota Komisi 4 DPRD Banyumas, Rachmat Imanda, dr. Hendry, serta Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Banyumas, Suwondo. Kegiatan ini diikuti para pengelola program HIV/AIDS dari seluruh fasilitas layanan kesehatan di Banyumas.
Bimtek tersebut dihadiri perwakilan dari 40 puskesmas, 6 rumah sakit, dan 2 klinik, yang selama ini menjadi ujung tombak pelaksanaan program perawatan, dukungan, dan pengobatan (PDP) bagi Orang Dengan HIV (ODHIV).
Dalam kesempatan itu, para narasumber menekankan pentingnya konsistensi layanan serta peningkatan kualitas pendampingan pasien. Rachmat Imanda menyampaikan bahwa penanganan HIV/AIDS tidak hanya soal ketersediaan obat, tetapi juga memastikan seluruh pasien tetap terhubung dengan layanan kesehatan.
“Upaya pemerintah daerah harus menyeluruh, mulai dari edukasi, skrining, hingga keberlanjutan pengobatan. Tidak boleh ada pasien yang terputus layanan,” ujarnya.
Salah satu fokus bimtek adalah sosialisasi Standar Operasional Prosedur (SOP) mengenai penelusuran pasien ODHIV hilang tindak lanjut atau Lost to Follow Up (LFU). Berdasarkan laporan KPA Banyumas, terdapat sekitar 2000 pasien LFU yang tersebar di Banyumas maupun luar daerah. Dari jumlah itu, sekitar 900 pasien diidentifikasi sesuai wilayah domisili dan masih memungkinkan untuk ditelusuri oleh fasilitas layanan.
dr. Hendry menambahkan bahwa penelusuran LFU menjadi prioritas karena berpengaruh langsung terhadap keberhasilan terapi dan pencegahan penularan.
“Jika pasien tidak kembali berobat, risiko kesehatan mereka meningkat dan potensi penularan juga lebih besar. SOP baru ini menjadi panduan bersama untuk mempercepat penjangkauan,” jelasnya.
Sementara itu, Suwondo menjelaskan bahwa Banyumas telah menjalankan sistem PDP secara penuh sejak tahun 2023, sehingga setiap fasilitas layanan memiliki mekanisme yang lebih terstandar dalam menangani pasien HIV/AIDS. “Dengan seluruh layanan sudah PDP, koordinasi menjadi lebih rapi, dan monitoring pasien lebih mudah,” katanya.
Para peserta bimtek berharap materi yang disampaikan dapat memperkuat kerja lapangan, terutama dalam menurunkan jumlah LFU dan memastikan keberlanjutan terapi ARV. Pemerintah daerah pun menegaskan komitmennya untuk terus mendukung upaya percepatan penanggulangan HIV/AIDS melalui kebijakan, pendampingan, dan penguatan jejaring layanan.
