PURWOKERTO – A. Gani Ibrahim (82), warga Kelurahan Berkoh, Kecamatan Purwokerto Selatan, mengaku menjadi korban penipuan oleh rekan usahanya, BD warga Kedungwuluh, Purwokerto Barat.
Gani Ibrahim, sebagai pemilik tanah, bekerjasama dengan pengembang perumahan, PT A B S, dalam hal ini diwakili oleh BD.
Gani Ibrahim menyampaikan, lahan seluas sekitar 9000 m² rencana akan dibangun 27 unit rumah. Dalam perjanjian kerjasama tersebut, pemilik tanah akan mendapatkan uang Rp 44 juta, setiap satu unit rumah yang terjual. Nominal itu, belum termasuk lama dari pengembang yang juga dijanjikan akan dibagi dengan pemilik tanah.
“Sampai saat ini baru dibayarkan Rp 44 juta, dia kali, atau hasil penjualan dua unit rumah,” katanya, Rabu (11/11/2026).
Kronologi peristiwa ini berawal dari kerjasama pembangunan perumahan di Desa Jatisari, Kecamatan Jatisaba, Kabupaten Purbalingga, pada tahun 2017 silam. Demi kelancaran administrasi dan proses perizinan pembangunan, sertifikat tanah tersebut kemudian dibalik nama atas nama perusahaan pengembang, yakni PT A B S, yang beralamat di wilayah Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas. Perjanjian tersebut dikelola oleh pihak pengembang yang diwakili oleh Budiana yang beralamat di Kedungwuluh.
“Kalau satu unit Rp 44 juta ditambah bonus penjualan, estimasi uang yang harusnya saya terima sekitar Rp 1,5 miliar, itu yang menjadi kerugian yang ditanggung,” katanya.
Sebagai upaya memperjuangkan haknya, korban menunjuk advokat Djoko Susanto dari Klinik Hukum Peradi SAI Purwokerto sebagai kuasa hukum. Menyikapi kondisi tersebut, kuasa hukum melayangkan ultimatum kepada pimpinan PT A B S agar segera menyelesaikan kewajibannya dalam waktu maksimal 3×24 jam.
Djoko Susanto mendesak penanggung jawab PT A B S, yakni saudara BD yang beralamat di Kedungwuluh, untuk segera menyelesaikan seluruh kewajiban pembayaran kepada kliennya.
“Kepada PT ABS, khususnya Saudara BD, untuk segera menyelesaikan segala sesuatu hal yang terkait dengan kewajiban yang harus dibayarkan kepada klien kami dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, maksimal 3×24 jam untuk dilakukan pembayaran,” kata Djoko Susanto.
Djoko menegaskan, apabila dalam kurun waktu 3×24 jam pihak pengembang tetap mengabaikan kewajiban dan tidak ada iktikad baik untuk menyelesaikan persoalan ini, maka pihaknya akan menempuh jalur hukum secara tegas demi memulihkan hak-hak korban yang sudah terkatung-katung selama hampir satu dekade.
“Jika somasi ini tidak diindahkan, kita akan tempuh jalur hukum,” kata dia.