PURWOKERTO – Pemilik salon Def Beauty Center Purwokerto, Ellen, meminta pendampingan hukum kepada advokat Djoko Susanto, SH, menyusul dugaan tindak pidana penggelapan dana operasional yang diduga dilakukan oleh salah seorang karyawannya.
Dugaan penggelapan tersebut diperkirakan menimbulkan kerugian hingga lebih dari Rp100 juta. Dana yang diduga disalahgunakan merupakan uang pribadi milik Ellen yang digunakan untuk menunjang operasional salon.
Ellen, yang berasal dari Cimahi, Bandung, merupakan pemilik sekaligus pengelola Def Beauty Center yang berlokasi di Jalan Prof. Suparno, kompleks GOR Purwokerto.
Ellen mengadukan persoalan tersebut untuk mendapatkan perlindungan hukum sekaligus meminta agar dugaan penyalahgunaan dana itu diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Advokat Djoko Susanto, SH, menjelaskan, dugaan penggelapan tersebut melibatkan seorang karyawan perempuan berinisial N. Karyawan bersangkutan diduga menggunakan sejumlah dana yang seharusnya diperuntukkan bagi kepentingan operasional salon, namun digunakan untuk kepentingan pribadi.
“Klien kami datang meminta pendampingan dan perlindungan hukum terkait dugaan tindak pidana penggelapan yang diduga dilakukan oleh salah seorang karyawannya. Dana operasional yang seharusnya digunakan untuk kepentingan salon diduga justru dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi,” ujar Djoko.
Menurut Djoko, dugaan penyalahgunaan dana itu berlangsung sejak Februari 2026 hingga November 2026 atau sekitar sembilan bulan lebih.
Berdasarkan penelusuran awal yang disampaikan kliennya, nilai dana yang diduga disalahgunakan mencapai kurang lebih Rp100 juta. Bahkan, jumlah tersebut masih berpotensi bertambah setelah dilakukan pemeriksaan dan pencocokan seluruh transaksi keuangan.
Terungkap dari Pemeriksaan Stok Barang dan Transaksi
Djoko menjelaskan, dugaan penyimpangan tersebut mulai terungkap setelah pemilik melakukan pengecekan terhadap stok barang dan transaksi pembelian kebutuhan salon.
Pemeriksaan dilakukan dengan cara menelusuri transaksi, termasuk melakukan pengecekan melalui akun atau rekening yang digunakan dalam aktivitas operasional.
Dari penelusuran tersebut, pemilik salon menduga terdapat sejumlah transaksi yang tidak sesuai dengan kebutuhan usaha. Bahkan, ditemukan indikasi penggunaan rekening atau akun pribadi milik karyawan untuk menampung aliran dana yang berkaitan dengan operasional salon.
Selain itu, terdapat dugaan pembelanjaan barang fiktif yang semakin memperkuat kecurigaan pemilik usaha.
“Setelah dilakukan pengecekan, termasuk menelusuri stok barang dan transaksi, ditemukan sejumlah kejanggalan. Ada dugaan dana yang masuk melalui akun pribadi justru digunakan untuk kepentingan yang tidak berkaitan dengan operasional salon,” jelasnya.
Tidak hanya persoalan dana operasional, Djoko juga mengungkapkan adanya dugaan ketidaksesuaian dalam pengelolaan hak karyawan.
Menurut keterangan kliennya, karyawan yang bersangkutan menerima gaji pokok serta uang makan. Namun, terdapat dugaan uang makan yang seharusnya diberikan kepada karyawan lain tidak disalurkan sebagaimana mestinya.
Djoko menyebut, hal tersebut menjadi bagian dari persoalan yang sedang ditelusuri oleh pihaknya.
Karyawan berinisial N diketahui telah bekerja sejak awal Def Beauty Center beroperasi pada 10 Juni 2025.
Dengan demikian, persoalan yang diadukan tidak hanya menyangkut dugaan penggelapan dana selama sembilan bulan terakhir, tetapi juga perlu ditelusuri dari sisi pengelolaan keuangan dan administrasi usaha sejak awal operasional salon.
Tempuh Jalur Hukum
Sebagai kuasa hukum, Djoko menegaskan pihaknya akan mengawal kepentingan klien agar persoalan tersebut mendapatkan penanganan secara hukum.
Pihaknya akan mengumpulkan dan mencocokkan bukti-bukti transaksi, aliran dana, serta dokumen pendukung lainnya untuk memperjelas dugaan penyalahgunaan keuangan tersebut.
Menurutnya, apabila dugaan tersebut didukung bukti yang cukup, persoalan itu dapat ditindaklanjuti melalui proses hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Djoko juga menekankan bahwa langkah hukum ditempuh untuk memberikan kepastian dan perlindungan terhadap pemilik usaha yang merasa dirugikan.