BANYUMAS – Sejumlah tokoh muda di Banyumas yang tergabung dalam Jaringan Forum Demokrasi (Fordem) menggelar diskusi terbuka membahas empat permasalahan yang dianggap mendesak untuk segera ditangani di Banyumas.
Diskusi berlangsung di ruang tamu Satelit TV, Jalan Dokter Angka No. 79 Purwokerto, Kamis (2/1/2025) pukul 13.00 WIB. Dengan suasana santai, para peserta saling bertukar pandangan tanpa kehadiran narasumber utama.
Beberapa yang hadir di antaranya Bangkit Ari Sasongko, Adhi Wiharto, Bejo Wijaya, Yon Daryono, Saladin Ayubbi, Angga Saputra, Robbi Sofwan Amin, Hanan Wiyoko, Zunianto Subekti, serta Indaru Setyo Nur Projo.
Para peserta sepakat pentingnya menyampaikan masukan kepada pihak terkait. Karenanya, diskusi dilanjutkan dengan audiensi bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Banyumas pada sore harinya, untuk menyampaikan hasil diskusi.
Langkah ini diharapkan menjadi pendorong perubahan positif bagi penyelesaian berbagai persoalan yang membebani masyarakat Banyumas.
Setelah bertemu dengan Sekda Agus Nur Hadie, Jaringan Fordem menyampaikan ke-4 persoalan kronis dari hasil diskusi mereka.
Adapun Empat Masalah Utama yang disampaikan kepada Sekda antara lain :
Sengketa Kebondalem
Fordem menekankan pentingnya solusi jangka panjang yang tidak hanya berorientasi pada aspek hukum tetapi juga memperhatikan kepentingan publik dan pemanfaatan aset di masa depan.
“Persoalan Sengketa Kebondalem menjadi hal pertama yang ingin kita bahas dari aspek lain dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat luas guna pemanfaatan aset milik Pemkab Banyumas di masa mendatang. Kami meyakini persoalan ini pasti bisa diurai,” kata Bangkit Ari Sasongko.
Pelayanan dan Tarif Perumdam Tirta Satria
Kedua, Jaringan Fordem juga menyikapi
kenaikan tarif air yang dilakukan oleh Perumdam Tirta Satria. Kenaikan tarif air yang dinilai memberatkan masyarakat. Selain itu, peningkatan kualitas pelayanan air bersih yang dianggap belum memenuhi kebutuhan.
“Kami juga melihat kinerja pejabat struktural Perumdam Tirta Satria Banyumas yang sejauh ini kurang responsif terhadap keluhan pelanggan” tegas tokoh muda lainnya, Yon Daryono.
Pengelolaan Parkir Tepian Jalan
Diskusi Jaringan Fordem juga menghasilkan perlunya tata kelola parkir yang lebih baik dan sistematis untuk mengatasi permasalahan parkir yang mengganggu ketertiban.
Selain itu juga disinggung mengenai nominal parkir di tempat pariwisata yang sedang menjadi perbincangan publik karena nilai nominal yang memberatkan wisawatan.
Eksistensi BLUD Pariwisata dan BIJ
Jaringan Fordem juga menyampaikan harus ada evaluasi kinerja BLUD Pariwisata yang mengalami penurunan pendapatan.
Dilansir dari Antara, pendapatan Lokawisata Baturraden mengalami penurunan drastis hingga 31 Desember 2024. Jumlah kunjungan ke objek wisata milik Pemkab Banyumas tercatat hanya 56.022 orang, jauh dibandingkan 137.817 orang pada periode yang sama tahun sebelumnya.
Beberapa objek wisata yang terdampak yang kini ditangani BLUD penurunan ini meliputi Lokawisata Baturraden, Taman Apung Mas Kemambang, Menara Teratai, dan Taman Botani.
Pada Nataru sebelumnya, Baturraden mencatat 32.658 pengunjung. Tahun ini, hingga 31 Desember 2024, hanya 22.394 orang. Taman Apung Maskemambang pun turun dari 49.831 pengunjung menjadi 24.184 orang.
“Mumpung masih 2 hari di awal tahun, kami juga ingin dilakukan tinjauan ulang terhadap peran dan kontribusi Banyumas Investama Jaya (BIJ) dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah,” tegas Adhi Wiharto.
“Langkah ini menjadi awal untuk memastikan keempat persoalan ini mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah,” tutup Bangkit Ari Sasongko.
Menanggapi apa yang disampaikan Jaringan Fordem, Sekda Agus Nur Hadie menyampaikan apresiasinya karena persoalan-persoalan yang disampaikan Jaringan Fordem saat ini juga sedang menjadi pembahasan untuk bisa segera dicari solusinya.
“Saya berterima kasih sekali bahwa Jaringan Fordem juga ikut menyoroti persoalan-persoalan yang sedang kita rumuskan kebijakannya agar bisa dicari solusi atas itu dan kami membutuhkan keterlibatan masyarakat, ” kata Agus.
Agus yang didampingi Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Amrin Ma’ruf menjelaskan, terkait dengan persoalan sengketa Kebondalem Purwokerto pihaknya juga sudah memikirkan langkah strategis yang muaranya menuju pada kembalinya aset milik daerah itu dengan mencoba untuk bermusyawarah dengan pihak ketiga.
“Sebenarnya persoalan Kebondalem karena ini perkara perdata kita bisa bermusyawarah dengan pihak ketiga agar ke depan tidak ada yang dirugikan, dan manfaat ke depan juga bisa dinikmati oleh segenap masyarakat Banyumas,” ungkap Agus.
Adapun terkait dengan permasalahan parkir, Sekda mengatakan dirinya sudah berkoordinasi dengan Dinhub untuk mewacanakan dengan pihak pemeganga zona, namun hasil sementara yang telah dibahas belum menemui titik temu.
“Terkait dengan BLUD Pariwisata dan PT BIJ kita menunggu dulu kebijakan dari bupati terpilih,” terang Agus.
