SEMARANG, suarabanyumas.co.id – Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) terlibat dalam persiapan program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027 dengan menyiapkan 22 tenaga penilai untuk mendukung asesmen 22 calon lokasi di Kabupaten Kebumen dan Purworejo. Keterlibatan ini menjadi bagian dari kontribusi perguruan tinggi dalam mendorong perencanaan pembangunan kawasan nelayan yang objektif, terukur, dan berbasis kebutuhan masyarakat.
Dari total 22 calon lokasi, masing-masing 11 titik berada di Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Purworejo. Untuk mendukung pelaksanaan tugas tersebut, FPIK Unsoed juga mendelegasikan lima personel tim pelaksana yang terdiri atas Team Leader Ahmad Naufal Attaqi, dua Area Manager Muhammad Baedowi dan Abdul Malik Firdaus, serta dua tenaga administrasi.
Persiapan tersebut diawali dengan kegiatan pembekalan mitra pembangunan untuk penyiapan dan perencanaan calon lokasi KNMP 2027 Regional Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) di Semarang, 26–30 Oktober 2026. Kegiatan ini melibatkan enam mitra pembangunan dari unsur perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta, dan organisasi masyarakat sipil. Selain Unsoed, mitra yang terlibat yakni Universitas Diponegoro, Universitas Pancasakti Tegal, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Yayasan Katalis Sinergi, dan Yayasan Pejuang Muda Muria.
Pembekalan tersebut bertujuan menyamakan pemahaman mengenai kebijakan, kriteria, tahapan, serta mekanisme penilaian calon lokasi. Peserta juga dibekali kemampuan teknis untuk melakukan survei, verifikasi data, asesmen kesiapan, hingga menyusun rekomendasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Penguatan kapasitas ini penting karena hasil penilaian akan menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam menentukan prioritas dan arah perencanaan pembangunan KNMP.
Dalam pelaksanaannya, asesmen tidak hanya berorientasi pada ketersediaan infrastruktur fisik. Tenaga penilai juga perlu mengidentifikasi aktivitas ekonomi nelayan, kondisi sosial masyarakat, kesiapan kelembagaan pengelola, kebutuhan fasilitas pendukung, akses pasar, hingga keberlanjutan operasional dan pemeliharaan. Dengan pendekatan tersebut, perencanaan diharapkan mampu menjawab persoalan riil masyarakat pesisir, bukan sekadar memenuhi kebutuhan pembangunan sarana dan prasarana.
Proses pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi lapangan, diskusi kelompok terarah (focus group discussion/FGD), dokumentasi, serta pemeriksaan silang informasi. Peserta juga diperkenalkan dengan instrumen penilaian dan aplikasi KoBoCollect untuk mendukung pencatatan serta pengelolaan data. Setiap temuan diharapkan menghasilkan gambaran objektif mengenai kondisi calon lokasi, termasuk kesenjangan antara kondisi aktual dan standar kesiapan yang ditetapkan.
Dalam pembekalan tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga menekankan pentingnya peran perguruan tinggi dan organisasi masyarakat sipil dalam meningkatkan kualitas perencanaan KNMP. Sebagaimana diberitakan PELAKITA.ID, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP, Lotharia Latif, menekankan bahwa mitra pembangunan tidak cukup hanya mengumpulkan data, tetapi juga harus mampu mengolah temuan lapangan menjadi rekomendasi profesional yang relevan dan dapat ditindaklanjuti.
Selain kompetensi teknis, integritas dan independensi tenaga penilai menjadi perhatian utama. Penilaian harus berlandaskan kriteria yang telah ditetapkan, menghormati kearifan lokal, serta mengedepankan komunikasi dengan masyarakat dan pemangku kepentingan setempat. Hasil asesmen juga bukan merupakan jaminan bahwa seluruh calon lokasi akan ditetapkan sebagai lokasi pembangunan, melainkan menjadi bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan oleh KKP.
Melalui keterlibatan tersebut, FPIK Unsoed diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam menyiapkan perencanaan KNMP 2027 yang lebih matang dan tepat sasaran. Kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat sipil menjadi modal penting agar pembangunan kawasan nelayan tidak berhenti pada penyediaan fasilitas fisik, tetapi mampu memperkuat produktivitas perikanan, kelembagaan masyarakat, dan keberlanjutan ekonomi nelayan.