BANYUMAS – Wakil Ketua DPRD Banyumas, Erlangga Adi Nugraha, SM, yang akrab disapa Eric Erlangga, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas berbagai kekurangan dalam kinerja lembaga legislatif daerah. Pernyataan itu ia sampaikan dalam dialog bersama Aliansi Masyarakat Banyumas (AMB), Kamis (18/9/2025).
“Saya pribadi mohon maaf kepada masyarakat Banyumas. Ternyata masih banyak kekurangan yang kami lakukan, meski sudah berusaha maksimal. Ini menjadi bahan evaluasi bagi kami untuk memperbaiki kinerja sebagai wakil rakyat,” ujar Eric.
Eric menegaskan pihaknya akan menindaklanjuti setiap aspirasi publik melalui mekanisme internal dewan. “Aspirasi ini akan saya sampaikan kepada pimpinan dewan, lalu diteruskan ke pimpinan fraksi untuk dibahas di masing-masing fraksi. Harapannya, pembahasan bisa lebih jelas dan terarah,” katanya.
Politisi Partai Gerindra itu juga menekankan pentingnya kritik masyarakat sebagai sarana perbaikan kinerja DPRD. Menurutnya, fungsi pengawasan, legislasi, dan penganggaran hanya akan berjalan optimal bila didukung partisipasi publik.
Dalam kesempatan itu, Eric menyinggung komitmen DPRD Banyumas dalam mendukung program pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. “Sebagai kader Partai Gerindra, saya memahami betul komitmen Pak Prabowo dalam menyejahterakan masyarakat, bahkan sejak sebelum beliau menjadi Presiden. Semoga kami di daerah bisa ikut menyukseskan program-program tersebut,” ucapnya.
Eric juga menegaskan pentingnya menjaga komunikasi dengan warga. “Saya selalu terbuka. Kalau WA belum saya balas, pasti saya balas. Kalau telepon tidak saya angkat, pasti saya telepon balik,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris AMB, Yoga Sugama, mengingatkan agar anggota dewan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Menurutnya, tunjangan besar yang diterima anggota DPRD harus berbanding lurus dengan kinerja mereka.
“Selain itu, kepemimpinan di DPRD menganut prinsip kolektif kolegial. Artinya, setiap keputusan baik peraturan daerah, APBD, maupun pokok-pokok pikiran dewan (Pokir), harus dihasilkan melalui musyawarah bersama,” kata Yoga.
Ia menambahkan, jika ada pimpinan DPRD yang tidak menjalankan prinsip tersebut, maka hal itu berpotensi mencederai semangat kebersamaan dalam kepemimpinan legislatif.
