PURWOKERTO – Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP) bersama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menggelar Kuliah Umum Kependudukan, dengan menghadirkan Sekretaris Utama BKKBN, Prof. Budi Setyono, S.Sos., M.Pol. Admin., Ph.D., sebagai narasumber utama. Kegiatan ini menjadi ruang strategis untuk membahas isu-isu krusial seperti penanganan stunting, pengentasan kemiskinan, hingga kesehatan reproduksi remaja.
Rektor UMP, Prof. Dr. Jebul Suroso, S.Kp., Ns., M.Kep., dalam sambutannya menyampaikan komitmen UMP sebagai kampus yang aktif terlibat dalam upaya pembangunan berbasis kependudukan.
“Kami ingin menjadi bagian dari solusi. Di Banyumas, kami fokus pada tiga isu besar: stunting, kemiskinan, dan kesehatan reproduksi remaja,” tegasnya.
Menurut Prof. Jebul, UMP telah menjalankan berbagai program pencegahan stunting, melibatkan mahasiswa dan dosen dari Fakultas Kedokteran, Farmasi, Teknologi Pangan, dan Ilmu Kesehatan. Program ini dilakukan dalam kemitraan erat dengan BKKBN dan kader masyarakat.
“UMP hadir di beberapa lokus stunting di Banyumas dengan pendekatan konseling dan pendampingan berkelanjutan,” ungkapnya.
Tak hanya itu, penguatan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan UMKM juga menjadi langkah konkret UMP dalam mendukung kesejahteraan keluarga.
“UMP telah menjadi Rumah UMKM yang membina lebih dari 300 pelaku usaha, mulai dari sertifikasi halal hingga pemasaran produk. Kami ingin UMKM naik kelas, dan ini bisa berdampak langsung terhadap penurunan angka kemiskinan,” lanjut Prof. Jebul.
Terkait kesehatan reproduksi remaja, UMP menilai bahwa peningkatan partisipasi pendidikan tinggi menjadi salah satu faktor penunda usia pernikahan.
“Banyak mahasiswa kami adalah generasi muda yang dengan pendidikan, menunda pernikahan, dan ini berdampak positif pada pembangunan kualitas keluarga,” imbuhnya.
Dalam sesi utama, Prof. Budi Setyono menjelaskan bahwa kesadaran masyarakat terhadap keluarga berencana kini tumbuh secara alami.
“Dulu, KB perlu intervensi pemerintah. Kini, masyarakat sudah paham secara sadar soal jumlah anak, waktu kelahiran, bahkan mulai muncul fenomena child-free. Ini membuktikan KB telah menjadi budaya,” tuturnya.
Namun, ia menekankan bahwa tantangan ke depan lebih kompleks. “Saat ini, kita harus bergerak ke tahap masyarakat berencana, yaitu masyarakat yang sadar dan terencana dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Pemerintah daerah dan perguruan tinggi harus menyusun kebijakan berbasis kependudukan,” tandasnya.
Prof. Budi menyampaikan bahwa BKKBN terus memperluas kolaborasi dengan kampus-kampus di seluruh Indonesia, termasuk UMP, untuk memperkuat literasi kependudukan dan membentuk generasi emas Indonesia 2045.
Dengan berlangsungnya kuliah umum ini, UMP menegaskan perannya sebagai perguruan tinggi yang tidak hanya unggul di bidang akademik, tetapi juga aktif mendukung program strategis nasional dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas.(aqa/tgr)