PURWOKERTO – Euforia Purwokerto Half Marathon 2025 yang digelar akhir pekan lalu masih menyisakan catatan kritis dari para peserta. Bukan soal jalur lari atau fasilitas lomba, namun justru persoalan tarif parkir yang dinilai memberatkan dan tidak transparan menjadi sorotan tajam.
Keluhan soal tarif parkir ini ramai diperbincangkan di berbagai grup WhatsApp peserta, termasuk Forum Peduli Banyumas. Sejumlah peserta mengaku kecewa karena tarif parkir yang dikenakan untuk sepeda motor sebesar Rp5.000 dan mobil Rp10.000, dinilai tidak wajar dan tanpa karcis resmi.
Saladin, warga Purwokerto yang ikut sebagai peserta, mengungkapkan kekecewaannya usai dipungut Rp5.000 untuk parkir sepeda motor tanpa diberi karcis. “Saya tanya, ini tarif dari siapa? Kok mahal banget. Tidak ada transparansi dan saya diminta bayar di muka,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Dika, warga Sokaraja, yang juga merasa janggal saat mengambil race pack sehari sebelumnya. “Saya dipungut Rp5.000 tapi tidak ada juru parkir yang mengarahkan kendaraan. Tidak profesional dan merugikan peserta,” keluhnya.
Dika juga menyoroti bahwa kesan pertama peserta luar kota bisa rusak hanya karena pengalaman buruk soal parkir. “Garda terdepan dari event ini ya juru parkir. Kalau sudah seperti ini, orang luar akan langsung menilai negatif Purwokerto,” tambahnya.
Keluhan tak berhenti di peserta. Tokoh masyarakat Banyumas, Yudo F. Sudiro (Iteng), juga angkat suara. Dalam grup WA Forum Peduli Banyumas, ia mengusulkan agar pengelolaan parkir di Purwokerto ditata lebih baik melalui sistem lelang zona dan rekrutmen juru parkir resmi yang dibekali surat tugas. “Parkir harus dikelola badan khusus agar PAD meningkat dan wajah kota tidak tercoreng lagi,” tegas Iteng.
Sementara itu, Diana, warga lainnya, menyebut masalah parkir sudah menjadi penyakit kronis di Purwokerto. “Setiap kali bahas parkir, pasti bundet. Pemerintah seperti slow motion dalam menanggapi hal ini,” ujarnya kecewa.
Saat dikonfirmasi, Roni dari panitia Purwokerto Half Marathon membenarkan tarif parkir tersebut merupakan hasil koordinasi dengan pengelola lokasi. “Kami arahkan peserta ke Masjid Seribu Bulan dan Madhank Maning Park. Tarif itu sudah disepakati dengan warga sekitar menara Teratai,” jelas Roni.
Namun, penjelasan ini bertolak belakang dengan pernyataan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Kepala Seksi Pengendalian dan Operasional, Tomi Luqman Hakim, menegaskan bahwa Dishub hanya menunjukkan titik parkir. “Kami sudah imbau agar tarif jangan terlalu tinggi dan harus ada karcis. Tapi panitia tidak menjalankan itu. Soal tarif, itu di luar kuasa kami,” jelasnya.
Anggota DPRD Banyumas dari Fraksi PDN, Abdullah Arif Budiman atau Budi Patriot, menilai praktik parkir seperti ini mencerminkan lemahnya pengawasan dinas terkait. “Ini bentuk pembiaran atas pelanggaran Perda retribusi parkir. Banyak kebocoran potensi PAD yang seharusnya bisa dimaksimalkan. Masyarakat sudah muak. Dikasih dua ribu, tidak kembali. Lima ribu pun tidak dikembalikan dengan semestinya,” tegasnya.
Masalah parkir yang muncul dalam event besar seperti Half Marathon dinilai sebagai cerminan buruk wajah Kota Purwokerto. Dengan ribuan peserta, termasuk dari luar kota, pelayanan dasar seperti parkir seharusnya menjadi perhatian utama penyelenggara dan pemerintah daerah.