BANYUMAS — Kuasa hukum peserta seleksi perangkat Desa Karangturi, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, Djoko Susanto, SH, menilai ada indikasi penyalahgunaan wewenang dalam proses penjaringan dan penyaringan perangkat desa (P3D) yang baru saja dilaksanakan. Pernyataan ini disampaikan menyusul tanggapan dari Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Aspem) Sekda Banyumas, Nungky, yang dinilai tidak netral.
Menurut Djoko Susanto, tanggapan Aspem yang menyatakan proses telah selesai dan sah justru menunjukkan potensi kesewenang-wenangan pemerintah dalam menetapkan kebijakan. Ia menyebut bahwa undangan yang diberikan kepada peserta bukan ditujukan secara personal, yang menurutnya mencerminkan sikap arogansi dan penggunaan jabatan secara sewenang-wenang.
“Yang berhak menilai ada atau tidaknya kecurangan adalah Hakim PTUN, bukan pejabat yang rentan bersikap tidak adil,” tegas Djoko, Kamis (1/8).
Ia menambahkan, tindakan pejabat yang seolah-olah menjadi ‘juri’ dalam proses yang sarat kepentingan tersebut tidak sesuai dengan Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), yang menuntut pejabat publik untuk bersikap adil dan tidak memihak.
Djoko juga menyinggung bahwa posisi Pak Nungky sebagai Aspem seharusnya adalah pelayan masyarakat secara keseluruhan, bukan pembela kepentingan kelompok tertentu. Ia menduga ada motif untuk mengamankan “titipan” dari oknum anggota dewan atau pejabat lain, yang menurutnya mencederai prinsip meritokrasi dalam seleksi perangkat desa.
“Tugas mereka adalah melayani masyarakat, bukan mengamankan titipan oknum anggota dewan atau pejabat,” lanjut Djoko.
Pihaknya memastikan akan terus menempuh jalur hukum untuk menuntut keadilan, termasuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Ia menegaskan, langkah ini bukan semata-mata soal kalah atau menang dalam seleksi, tetapi tentang pentingnya menegakkan prinsip keadilan dan pemerintahan yang bersih.
Kasus ini menambah daftar panjang polemik pelaksanaan P3D di sejumlah desa di Banyumas, yang kerap menuai kontroversi dan tudingan intervensi politik.
