SURAKARTA – Kebijakan pemerintah untuk tidak mengimpor beras dan jagung mulai menunjukkan hasil positif. Dua komoditas pangan tersebut mengalami peningkatan produksi yang signifikan, memberikan harapan baru bagi petani serta masa depan ketahanan pangan nasional. Namun demikian kemandirian produksi kedelai masih menjadi pekerjaan rumah.
Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari, saat menjadi pembicara dalam Dialog Swasembada Beras dan Ketahanan Pangan pada Rakerwil ke-2 Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Tengah, Sabtu, 6 Desember 2025.
Produksi Beras dan Jagung Meningkat
Kharis menegaskan, produksi beras dan jagung di Indonesia saat ini terus mengalami kenaikan. Menurutnya, keputusan pemerintah untuk tidak membuka keran impor beras dan mendorong produksi dalam negeri terbukti membuahkan hasil.
“Saat ini dari proyeksi kebutuhan beras sekitar 34 juta ton, sudah terpenuhi sekitar 33 juta ton dari petani Indonesia. Produksi beras meningkat dan sudah mampu memenuhi kebutuhan nasional,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan bahwa produksi jagung turut mencatat peningkatan signifikan. Tingginya permintaan jagung untuk kebutuhan pakan ternak menjadi salah satu pendorong utama. “Ini tentu memberikan dampak baik bagi petani,” tambahnya.
Meski demikian, Kharis mengingatkan bahwa keberhasilan di dua komoditas utama tersebut tidak boleh membuat pemerintah lengah. Pasalnya, Indonesia masih bergantung pada impor kedelai, komoditas penting yang menjadi bahan baku tahu dan tempe.
“Ini ironis mengingat konsumsi tempe sangat tinggi di Indonesia. Kedelai masih kita impor dalam jumlah besar karena produsen tahu dan tempe merasa kedelai lokal tidak bisa mengembang,” jelasnya.
Ia mengungkapkan tengah menjalin komunikasi dengan sejumlah peneliti dari perguruan tinggi untuk mengembangkan benih kedelai unggul lokal yang dapat dibudidayakan secara masif dan memenuhi kebutuhan industri.
Dalam paparannya, Kharis menekankan bahwa kedaulatan pangan tidak cukup hanya bertumpu pada peningkatan produksi, melainkan juga membutuhkan regulasi yang kuat serta kebijakan lintas sektor yang terintegrasi.