BANYUMAS – Pemerintah Kabupaten Banyumas melalui Dinas Pendidikan bergerak cepat menuntaskan persoalan Anak Tidak Sekolah (ATS) yang jumlahnya masih cukup tinggi. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Banyumas, Amrin Maruf, mengungkapkan bahwa berdasarkan data terbaru dari Dapodik, terdapat sekitar 15.000 anak yang masuk kategori ATS di wilayah tersebut.
“Ini menjadi perhatian serius kami untuk menuntaskan program prioritas Bupati, yakni memastikan semua anak di Banyumas bisa kembali bersekolah atau minimal memiliki ijazah,” ujar Amrin.
Verifikasi Data: Dari 15.000 Disaring Bertahap
Langkah awal yang dilakukan adalah membentuk Tim Penanganan ATS tingkat kabupaten. Data dari Dapodik kemudian diturunkan ke tingkat kecamatan untuk diverifikasi langsung di lapangan.
Hasilnya, ditemukan fakta bahwa tidak semua data ATS benar-benar anak putus sekolah. Di Kecamatan Tambak, misalnya, dari sekitar 400-an data awal, setelah diverifikasi hanya sekitar 170 anak yang benar-benar ATS. Bahkan, mayoritas—sekitar 120 anak—terkonsentrasi di satu wilayah, yakni Desa Watuagung.
“Dari situ kita bisa lebih fokus menentukan sasaran penanganan,” jelasnya.
Libatkan PKBM dan Sekolah Formal
Untuk mengatasi persoalan ini, Dinas Pendidikan menggandeng lembaga pendidikan nonformal seperti Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) serta sekolah formal, termasuk SMP swasta.
Di Tambak, dua lembaga sudah ditunjuk untuk menangani ratusan ATS tersebut, yakni PKBM setempat dan SMP PGRI.
Model pembelajaran yang digunakan bersifat fleksibel, termasuk kelas jauh dan sistem tutor yang mendatangi siswa langsung ke lokasi.
Strategi Jemput Bola: Guru Datangi Siswa
Amrin menyebut pendekatan yang digunakan sebagai “strategi perang ATS”. Artinya, pemerintah tidak menunggu siswa datang ke sekolah, melainkan mendatangi langsung anak-anak tersebut.
“Permasalahan utama ATS itu jarak sekolah yang jauh dan kondisi ekonomi. Banyak anak membantu orang tua bekerja, jadi kita harus jemput bola. Guru atau tutor akan datang langsung untuk mengajar,” ujarnya.
Pendekatan ini dinilai efektif, terutama di wilayah pedesaan dengan akses pendidikan terbatas.
Kolaborasi Lintas Sektor
Penanganan ATS juga melibatkan berbagai pihak, mulai dari aparat keamanan hingga organisasi masyarakat. Di Kecamatan Tambak, misalnya, Dinas Pendidikan menggandeng aparat TNI-Polri untuk membantu pendataan dan pelaporan anak yang tidak bersekolah.
Selain itu, kerja sama juga dilakukan dengan organisasi seperti Muhammadiyah untuk memperluas jaringan PKBM di tiap kecamatan.
“Targetnya, setiap kecamatan minimal punya satu PKBM. Ini sedang kita dorong proses perizinannya,” kata Amrin.
Semua Anak Harus Punya Ijazah
Program ini tidak hanya menyasar anak usia sekolah, tetapi juga remaja hingga warga dewasa yang belum memiliki ijazah. Pemerintah bahkan membuka peluang pendidikan bagi warga binaan lembaga pemasyarakatan.
“Prinsipnya semua harus punya ijazah, minimal setara SMP atau SMA. Ini penting untuk masa depan mereka,” tegasnya.
Dorong Lanjut hingga Perguruan Tinggi
Tak berhenti di pendidikan dasar dan menengah, Pemkab Banyumas juga mendorong peningkatan angka partisipasi pendidikan tinggi melalui program beasiswa dan kerja sama dengan perguruan tinggi, termasuk Universitas Jenderal Soedirman dan UIN Saifuddin Zuhri.
“Kita dorong juga agar mereka bisa lanjut kuliah, termasuk lewat program kelas jauh atau non-klasikal,” tambahnya.
Target Bertahap, Berbasis Wilayah
Program ini dilaksanakan secara bertahap di seluruh kecamatan di Banyumas. Setiap wilayah yang telah menyelesaikan verifikasi akan langsung masuk tahap intervensi pendidikan.
Data ATS bahkan dipetakan hingga tingkat RT/RW untuk memastikan tidak ada anak yang terlewat.
“Ini kerja besar yang butuh dukungan semua pihak. Tapi kami optimistis, dengan strategi yang tepat, angka ATS di Banyumas bisa ditekan secara signifikan,” pungkas Amrin.