PURWOKERTO –Polemik penataan pedagang di Pasar Wage, Purwokerto, kembali mencuat. Ketimpangan lokasi dan waktu operasional antar pedagang memicu kecemburuan sosial, hingga menimbulkan kesan semrawut di salah satu pasar terbesar di Kabupaten Banyumas.
Menanggapi hal ini, Dinas Perdagangan Kabupaten Banyumas menyatakan komitmennya untuk melakukan penataan ulang. Salah satu langkah konkret yang tengah disiapkan adalah pengaturan jam operasional pedagang, khususnya mereka yang berjualan di area luar pasar seperti Jalan Vihara dan Jalan Klenteng.
“Persoalan utamanya adalah kecemburuan antara pedagang yang berjualan di dalam lorong pasar dan yang membuka lapak di luar, seperti di Jalan Klenteng. Padahal, pedagang lorong sebenarnya sudah memiliki tempat resmi di dalam pasar dan membayar kontribusi,” ujar Kepala Disperindag Banyumas, Gatot Eko Purwadi, Minggu (7/6/2025).
Ia menegaskan, ketimpangan ini menciptakan ketidakadilan. Pedagang yang berjualan di dalam pasar merasa dirugikan karena pengunjung cenderung membeli di area luar, yang bisa buka 24 jam tanpa batasan.
“Yang di dalam merasa ditinggalkan. Padahal mereka tertib dan bayar retribusi. Kalau kondisi ini dibiarkan, lama-lama yang di dalam bisa gulung tikar,” tambahnya.
Namun demikian, Gatot menekankan bahwa penataan tidak serta-merta berarti penggusuran. Dinas lebih memilih pendekatan persuasif dan penataan jam operasional agar aktivitas ekonomi tetap berjalan tanpa merugikan pihak manapun.
“Kami tidak membubarkan pedagang di jalan, tapi jam operasional akan ditata. Misalnya, mereka boleh buka malam sampai jam 6 pagi, setelah itu area harus steril agar tidak mengganggu lalu lintas dan pedagang lain,” jelasnya.
Rencana ini akan melibatkan lintas sektor, termasuk Dinas Perhubungan, Satpol PP, bahkan kepolisian jika diperlukan. Penataan dijalankan secara bertahap, dengan target hasil lebih nyata dalam 2–3 bulan ke depan.
“Kami ingin menegakkan keadilan tanpa mematikan usaha pedagang. Harapannya, semua pihak bisa merasa diperlakukan adil,” tegas Gatot.
Di sisi lain, sejumlah pedagang menyampaikan pandangan beragam. Yance (60), pedagang lama yang berjualan sejak 1980-an di area dalam pasar, menyambut baik rencana penataan ini.
“Yang bikin sepi ya pedagang di luar dan lorong-lorong itu. Pembeli enggan masuk ke dalam, padahal kita bayar retribusi resmi. Harusnya mereka ditertibkan,” ujarnya.
Sementara itu, Kosim (55), pedagang pisang di Jalan Vihara, mengaku tidak keberatan dengan rencana dinas. Namun ia berharap fokus penataan tidak hanya menyasar pedagang di jalan.
“Saya sudah 10 tahun jualan di sini. Gak ada masalah, pembeli juga tahu kita. Yang harus ditertibkan itu justru pedagang di lorong yang mestinya jualan di dalam,” katanya.
Dengan rencana penataan ini, Pemkab Banyumas berharap suasana pasar menjadi lebih tertib, adil, dan mampu mengembalikan fungsi pasar sebagai pusat perdagangan yang nyaman bagi semua pihak.
