Masa awal revolusi kemerdekaan Indonesia diwarnai oleh perdebatan sengit mengenai strategi dalam menghadapi Sekutu dan Belanda. Di tengah pusaran sejarah ini, wilayah Purwokerto dan Banyumas memegang peranan yang sangat penting, baik sebagai pusat pergerakan politik maupun pendukung sosial-ekonomi bagi pusat pemerintahan Republik di Yogyakarta. Hubungan erat terjalin antara Yogyakarta dan Karesidenan Banyumas/Purwokerto, yang terlihat dari pembentukan Kantor Urusan Demobilisan Pelajar (K.U.D.P.) Rayon III yang wilayah kerjanya mencakup Karesidenan Purwokerto, Kedu, dan Yogyakarta. Selain itu, Purwokerto menjadi tuan rumah berbagai pertemuan penting seperti konferensi Angkatan Muda Djawatan, konferensi Masjumi, hingga Kongres Ahmadijah. Namun, peristiwa paling bersejarah di kota ini adalah lahirnya gerakan raksasa yang menentang diplomasi kompromi pemerintah.
Berdasarkan informasi yang tertuang dalam buku “Gerpolek (Gerilja – Politik – Ekonomi)” cetakan kedua tahun 1964 yang diterbitkan oleh Pusat “Jajasan Massa” Djakarta, serta buku dokumentasi sejarah yang diterbitkan oleh Djawatan Penerangan Daerah Istimewa Jogjakarta pada tahun 1953, konferensi pembentukan gerakan “Persatuan Perdjuangan” diselenggarakan di Purwokerto pada tanggal 4 dan 5 Januari 1946. Gerakan yang diprakarsai oleh Tan Malaka ini kemudian dilanjutkan dan putusan organisasinya dikukuhkan lebih lanjut melalui kongres di Solo pada tanggal 15 dan 16 Januari 1946.
Sebagai promotor utama, Tan Malaka memotivasi perlawanan dengan menyatukan kekuatan nasional yang saat itu mulai terpecah belah akibat perbedaan pandangan politik. Melalui konferensi di Purwokerto dan Solo tersebut, Persatuan Perdjuangan sangat berhasil menghimpun antara 114 hingga 143 organisasi dari seluruh Indonesia yang terdiri dari berbagai partai politik, laskar ketentaraan, dan badan perjuangan rakyat. Tan Malaka membagi masa revolusi ini ke dalam “Musim Djaja Berdjuang” (ketika rakyat kompak menentang imperialisme) dan menolak keras “Musim Runtuh Berdiplomasi” (ketika pemerintah mulai berunding). Ia memotivasi rakyat untuk menukar “diplomasi berunding” dengan “diplomasi bambu runcing” (Aksi Massa), dan mendorong sikap untuk terus bertempur sampai musuh benar-benar lenyap dari seluruh daerah Indonesia.
Untuk mengikat semua elemen bangsa ini dalam satu komando, Tan Malaka mencetuskan pedoman mutlak yang disebut “Minimum Program” (Program Minimum). Program ini berisi 7 tuntutan radikal yang membakar semangat perlawanan, yaitu:
(1) Berunding hanya atas dasar pengakuan kemerdekaan 100%,
(2) Membentuk Pemerintahan Rakyat,
(3) Membentuk Tentara Rakyat,
(4) Melucuti senjata tentara Jepang,
(5) Mengurus tawanan bangsa Eropa,
(6) Menyita dan menyelenggarakan pertanian atau perkebunan musuh, serta
(7) Menyita dan menyelenggarakan perindustrian milik musuh.
Tokoh-tokoh penting yang sehaluan dan tergabung dalam kelompok beraliran Persatuan Perdjuangan ini antara lain adalah Mr. Subardjo, Mr. Iwa Kusuma Sumantri, Mr. Mohammad Yamin, Sukarni, Chairul Saleh, dan Buntaran Martoatmodjo.
Sikap oposisi yang keras terhadap politik diplomasi Kabinet Sjahrir memicu ketegangan yang tajam. Pemerintah Republik menganggap gerakan kelompok ini sebagai ancaman, yang berujung pada penangkapan tokoh-tokoh Persatuan Perdjuangan di Madiun pada bulan Maret 1946. Konflik ini memuncak pada peristiwa 3 Juli 1946, di mana kelompok yang digerakkan oleh pemikiran Tan Malaka dkk mencoba melakukan kudeta (staatsgreep) dengan menculik Perdana Menteri Sjahrir dan berusaha memaksa Presiden Soekarno untuk membubarkan kabinet serta menandatangani daftar “Dewan Pimpinan Politik” baru. Kudeta tersebut pada akhirnya berhasil digagalkan oleh pemerintah.
Meskipun secara organisasi pergerakan ini dihentikan, di dalam masa penahanannya Tan Malaka merumuskan konsep Gerpolek, yang merupakan singkatan dari Gerilya, Politik, dan Ekonomi. Gerpolek diciptakan sebagai senjata bagi “Sang Gerilya”—yakni rakyat, pemuda, dan kaum murba—untuk membela proklamasi dan mewujudkan kemerdekaan 100%. Konsep ini memadukan taktik gerilya, peperangan politik, dan pembangunan koperasi sebagai senjata ekonomi rakyat. Pemikiran-pemikiran Tan Malaka yang dilahirkan dalam Kongres Purwokerto dan Solo tetap hidup, dan diakui secara resmi oleh Jenderal Dr. A.H. Nasution sebagai bahan bersejarah yang sangat penting bagi pertumbuhan ide perang rakyat semesta dan taktik gerilya di Indonesia.