Eksekusi Rumah Di Perum Bumi Sampang Baru Berlangsung Alot

Pasca Mediasi, Pihak Termohon Sepakat Berdamai dan Menyewa untuk Satu Tahun

CILACAP – Pelaksanaan eksekusi tanah dan bangunan di Perumahan Bumi Sampang Baru, RT 01 RW 13, Desa Karangtengah, Kecamatan Sampang, Kabupaten Cilacap, Kamis (19/11/2026), sempat berlangsung tegang.

Perlawanan dari pihak penghuni rumah, Arif, bahkan diwarnai pengerahan puluhan anggota organisasi masyarakat (ormas). Suasana semakin emosional ketika istri Arif terlihat menangis histeris saat proses eksekusi berlangsung.

Untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan, ratusan personel Polresta Cilacap dikerahkan guna mengamankan jalannya proses eksekusi. Aparat kepolisian melakukan pengamanan di lokasi agar pelaksanaan kegiatan tetap terkendali.

Meski sempat diwarnai penolakan dan ketegangan, proses eksekusi akhirnya berujung damai setelah kedua belah pihak menempuh jalur mediasi. Penghuni rumah akhirnya bersedia menerima hasil eksekusi dan menyepakati untuk menyewa bangunan tersebut selama satu tahun ke depan.

Panitera Pengadilan Agama (PA) Cilacap, Mochammad Miftah, mengatakan secara hukum pelaksanaan eksekusi telah selesai setelah penetapan dibacakan.

Menurutnya, dengan dibacakannya penetapan tersebut, penguasaan objek eksekusi berupa tanah dan bangunan menjadi hak pemohon eksekusi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Pelaksanaan eksekusi sudah dibacakan penetapannya. Artinya, eksekusi telah selesai dilaksanakan untuk penguasaan objek yang ada di sini,” ujar Mochammad Miftah.

Namun, setelah penetapan dibacakan, pemohon eksekusi melakukan negosiasi dengan pihak penghuni hingga menghasilkan kesepakatan damai.

Miftah mengapresiasi penyelesaian melalui mediasi tersebut. Ia menegaskan, pelaksanaan eksekusi tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum secara formal, tetapi juga memperhatikan pendekatan kemanusiaan.

“Pada prinsipnya, penyelesaian yang terbaik adalah perdamaian. Eksekusi tidak serta-merta hanya melaksanakan hitam di atas putih, tetapi ada pertimbangan lain yang sifatnya humanis,” katanya.

Kesepakatan kedua pihak dituangkan dalam surat pernyataan tertulis bermeterai yang diketahui Panitera PA Cilacap dan Kepala Desa Karangtengah. Dalam kesepakatan itu, penghuni diberikan kesempatan menempati rumah dengan status mengontrak selama satu tahun. Biaya sewa disebut telah dibayarkan secara tunai kepada pemohon eksekusi.

Sementara itu, pengacara pemohon eksekusi, Advokat Irma Evianti, menjelaskan bahwa mediasi menjadi titik balik penyelesaian konflik yang sempat memanas tersebut. Menurut Irma, Arif akhirnya mengakui bahwa rumah yang ditempatinya bukan lagi miliknya. Ia juga bersedia membayar biaya kontrak untuk jangka waktu satu tahun.

“Intinya, penghuni mengakui bahwa rumah tersebut bukan miliknya dan telah disepakati bahwa penghuni mengontrak selama satu tahun ke depan,” jelas Irma.

Berawal dari Kredit Macet dan Lelang BankIrma memaparkan, perkara tersebut bermula ketika Arif memiliki fasilitas kredit di Bank Syariah Indonesia (BSI). Namun, kredit tersebut mengalami kemacetan hingga akhirnya objek jaminan dilelang oleh pihak bank pada 2024.

Dalam proses lelang tersebut, Iqbal dinyatakan sebagai pemenang. Setelah memenangkan lelang, Iqbal disebut telah beberapa kali melakukan pendekatan secara persuasif kepada Arif untuk menyelesaikan persoalan penguasaan rumah. Namun, upaya tersebut belum membuahkan kesepakatan.

Irma menyebut Arif sempat tiga kali mengajukan gugatan, tetapi seluruh gugatan tersebut kemudian dicabut. Karena persoalan belum terselesaikan, Iqbal akhirnya mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama Cilacap.

Ketika proses eksekusi dilaksanakan, pihak penghuni sempat melakukan perlawanan. Namun, setelah dilakukan mediasi oleh Irma bersama tim, Arif akhirnya menyetujui penyelesaian melalui perjanjian sewa selama satu tahun.

Dalam kesepakatan tersebut, apabila masa kontrak berakhir dan tidak diperpanjang, Arif bersedia mengosongkan rumah secara sukarela. Dengan tercapainya kesepakatan itu, pelaksanaan eksekusi yang semula diwarnai ketegangan akhirnya dapat diselesaikan melalui jalur damai tanpa harus berlanjut menjadi konflik terbuka. ***