Dari Banyumas, Wacana Cawapres Pengganti Gibran Mengarah ke Sultan Kutai

Warung Partikelir dan Medok Institut menawarkan perspektif sejarah dan krisis ekologi. Sosok dari luar Jawa dinilai perlu mendapat ruang dalam pembicaraan pengganti wakil presiden.

BANYUMAS – Pembicaraan mengenai sosok pengganti Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden mulai memunculkan wacana alternatif. Tidak hanya berkutat pada kalkulasi politik, lobi partai, dan kepentingan elite, diskusi yang digelar Warung Partikelir bersama Medok Institut justru menawarkan perspektif sejarah, pemerataan representasi wilayah, serta keberpihakan terhadap lingkungan hidup.

Dalam diskusi perdana program Ngaji Kitab Kosong bertajuk “Wapres Baru, Ironi atau Solusi?”, Selasa (17/11/2026), muncul satu nama yang cukup menarik perhatian, yakni Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura, Aji Muhammad Arifin.

Gagasan tersebut menjadi salah satu wacana tandingan terhadap pembicaraan calon wakil presiden pengganti Gibran yang selama ini lebih banyak berputar di sekitar lingkaran elite politik Jakarta.

Melalui diskusi yang berlangsung di Banyumas tersebut, para narasumber mengajak masyarakat melihat persoalan pergantian wakil presiden dari sudut pandang yang lebih luas. Bukan semata-mata siapa yang memiliki dukungan politik paling kuat, melainkan siapa yang mampu mewakili kepentingan masyarakat, termasuk warga yang selama ini menghadapi dampak eksploitasi sumber daya alam dan kerusakan lingkungan.

Krisis Kalimantan Jangan Kalah oleh Hitung-hitungan Politik

Kekosongan kursi wakil presiden setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran diri kepada MPR pada 12 November 2026 menjadi latar belakang diskusi tersebut.

MPR menjadwalkan sidang paripurna pemilihan pengganti pada 9 Desember 2026. Presiden harus menyerahkan dua nama calon paling lambat 14 hari sebelum pelaksanaan pemilihan.

Di tengah proses politik tersebut, sejumlah partai koalisi menyerahkan pilihan kepada Presiden. Nama-nama yang beredar pun masih didominasi tokoh yang berada di sekitar lingkaran elite Jakarta.

Namun, menurut penyelenggara, ada persoalan besar yang justru kurang mendapat perhatian, yakni krisis lingkungan dan penderitaan masyarakat Kalimantan akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Kementerian Kesehatan mencatat lebih dari tiga juta warga di 37 kabupaten dan kota terpapar asap kebakaran hutan dan lahan. Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kalimantan Tengah mencatat 121.220 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) selama periode 1 Januari hingga 19 Oktober 2026.

Persoalan tersebut bahkan telah menjadi perhatian internasional. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan permintaan maaf kepada Singapura dan Malaysia atas asap lintas batas dalam KTT ASEAN pada 15 November 2026.

Di sisi lain, delegasi Indonesia dalam COP31 di Antalya menawarkan pasar karbon dan rehabilitasi hutan. Mahasiswa dan koalisi masyarakat sipil juga menuntut penetapan status bencana nasional, sementara warga Kalimantan Barat menempuh gugatan class action.

Situasi inilah yang kemudian menjadi salah satu dasar diskusi untuk mempertanyakan kembali kriteria calon wakil presiden.

Mengingat Sejarah Kutai dan Janji Keadilan Sosial

Sutradara sekaligus produser film dokumenter, Wasis Wardhana, membuka pembahasan dengan mengajak peserta membayangkan kehidupan masyarakat Kalimantan saat ini.

Melalui pengalamannya merekam berbagai wilayah Indonesia, termasuk Kalimantan, Wasis menghubungkan kondisi lingkungan hari ini dengan perjalanan sejarah politik daerah tersebut.

Ia mengajak peserta menengok peristiwa 21 Januari 1960, ketika Daerah Istimewa Kutai dibubarkan. Saat itu, Sultan Aji Muhammad Parikesit menyerahkan kekuasaan kepada pemerintah daerah tingkat II yang dibentuk Republik Indonesia.

Peristiwa tersebut, menurut pembacaan Wasis, menjadi momentum ketika Kutai menaruh harapan pada janji keadilan sosial sebagaimana tercantum dalam sila kelima Pancasila.

Namun, perjalanan sejarah berikutnya memperlihatkan perubahan besar terhadap lanskap Kalimantan. Hutan dibuka secara masif untuk kepentingan industri kayu, perkebunan, dan pertambangan.

Kini, kebakaran hutan kembali menyelimuti sejumlah wilayah dan mengancam kehidupan masyarakat.

Wasis mengajak peserta melihat persoalan tersebut bukan sekadar sebagai bencana alam, melainkan juga bagian dari persoalan panjang hubungan antara pemerintah pusat, pengelolaan sumber daya alam, dan keadilan bagi masyarakat daerah, ” ubgkap Wasis.

“Dari perspektif itu, masyarakat Kalimantan dinilai memiliki alasan untuk mempertanyakan kembali bagaimana negara memperlakukan wilayah mereka sejak 1960.

Mengapa Banyumas Mengusulkan Sultan Kutai?

Narasumber lainnya, Agus Usamah Zahid, S.Sos., mengawali pembahasan dengan mempertanyakan mengapa diskusi mengenai calon wakil presiden justru diselenggarakan di Banyumas.

Menurut Agus, Banyumas memiliki sejarah panjang sebagai salah satu pusat peradaban tua di Jawa. Bahkan, sejumlah kajian sejarah menduga terdapat keterkaitan antara tokoh leluhur legendaris Banyumas dengan Kutai di Kalimantan Timur.

Karena itu, Agus memandang Banyumas memiliki relevansi historis untuk ikut membicarakan persoalan keadilan sosial dan representasi wilayah dalam kepemimpinan nasional.

Ia menilai wacana pergantian wakil presiden perlu didesentralisasi agar tidak terus-menerus berpusat di Jawa dan lingkaran kekuasaan Jakarta.

Dari pemikiran tersebut, Agus mengajukan nama Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura, Aji Muhammad Arifin.

“Sultan Kutai dapat menjadi representasi alternatif dari luar Jawa, khususnya Kalimantan, yang selama ini dinilai belum memperoleh ruang memadai dalam percakapan politik nasional, ” ungkapnya.

Agus juga menggunakan perspektif sosiolog Pierre Bourdieu untuk membaca kapasitas seorang calon pemimpin melalui empat bentuk modal, yakni modal sosial, ekonomi, budaya, dan simbolik.

Dalam kerangka tersebut, sosok Sultan dinilai memiliki modal yang dapat menjadi pertimbangan untuk memasuki ruang kepemimpinan nasional.

Gagasan ini bukan dimaksudkan sebagai pencalonan formal, melainkan tawaran agar masyarakat berani membuka kemungkinan munculnya figur alternatif di luar nama-nama yang selama ini beredar.

Wakil Presiden Harus Punya Posisi Tawar

Diskusi kemudian berkembang pada persoalan seberapa besar peran strategis seorang wakil presiden dalam menentukan arah kebijakan pemerintahan.

Salah seorang peserta, Mas Yoyok, menyampaikan bahwa dirinya tidak mempersoalkan latar belakang sosok pengganti Gibran. Hal terpenting adalah kejelasan arah kerja dan kontribusinya bagi bangsa.

Menanggapi hal tersebut, Wasis menjelaskan bahwa wakil presiden memang tidak memiliki kewenangan kebijakan yang berdiri sendiri seperti presiden. Namun, seorang wakil presiden tetap membutuhkan posisi tawar yang kuat agar dapat memengaruhi dan menegosiasikan kebijakan strategis.

Ia mencontohkan kebijakan pengembangan biodiesel B50 yang menggunakan bahan baku minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO).

Koalisi Transisi Bersih memperkirakan implementasi B50 membutuhkan tambahan lahan sekitar 5,36 juta hektare hingga 2039. Kebutuhan tersebut berpotensi memicu deforestasi sekitar 1,5 juta hektare.

Pemerintah menyebut peremajaan kebun sebagai salah satu penopang pasokan bahan baku. Sementara itu, Menteri ESDM sebelumnya juga menyebut perluasan lahan sebagai salah satu opsi.

Bagi Wasis, persoalan seperti ini membutuhkan sosok wakil presiden yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan sekaligus kemampuan meyakinkan presiden agar kebijakan energi tidak memperbesar tekanan terhadap hutan dan ruang hidup masyarakat.

Dengan demikian, wakil presiden tidak cukup hanya menjadi pelengkap struktur pemerintahan, tetapi harus mampu menjalankan fungsi strategis dalam mengawal kebijakan negara.

Mahasiswa hingga Jurnalis Lingkungan Ikut Menguji Gagasan

Gagasan mengenai Sultan Kutai juga mendapat tanggapan dari peserta diskusi.

Shihab, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto, menyoroti hubungan antara krisis ekologi dan kekosongan kursi wakil presiden. Ia mempertanyakan siapa sosok yang layak menggantikan Gibran dan kriteria apa yang semestinya digunakan.

Agus menjawab dengan mengajukan nama Sultan Aji Muhammad Arifin dari Kutai. Kriteria yang ditawarkan meliputi rekam jejak peradaban, representasi wilayah di luar Jawa, serta empat bentuk modal dalam perspektif Bourdieu.

Sementara itu, Chubi Syauqi, penulis muda yang baru meluncurkan buku Pengisahan Campur Aduk Banyumas: Islam, Sufisme, dan Kebudayaan, mengajukan pertanyaan lebih mendasar mengenai sejarah kerajaan-kerajaan Nusantara.

Ia mempertanyakan motif Kutai dan kerajaan-kerajaan lain ketika memutuskan bergabung dengan Republik Indonesia serta apa yang sebenarnya mereka harapkan dari keputusan tersebut.

Chubi juga menghubungkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan sejarah peradaban Kutai Kartanegara. Ia mempertanyakan apakah terdapat maksud tertentu dalam hubungan pembangunan ibu kota baru dengan wilayah yang memiliki sejarah kerajaan tua tersebut.

Wasis merespons melalui pembacaan sejarah politik. Menurutnya, ketika sistem politik saat ini melahirkan oligarki, tidak ada salahnya membuka kemungkinan berharap pada kelompok monarki atau kerajaan Nusantara.

Namun, harapan tersebut tetap memiliki syarat. Seorang sultan harus memiliki komitmen untuk membangun kehidupan yang harmonis antara manusia, alam, tanaman, dan satwa.

Pertanyaan Chubi sekaligus memperlihatkan bahwa gagasan mengajukan Sultan Kutai tidak diterima begitu saja. Wacana tersebut tetap perlu diuji melalui pembacaan sejarah, politik, dan komitmen terhadap kepentingan publik.

Coki Sutrisno, jurnalis yang juga memiliki perhatian terhadap isu lingkungan, bersama rekan-rekan jurnalis lingkungan turut menyampaikan pandangan bahwa siapa pun yang nantinya menjadi wakil presiden perlu memiliki perhatian serius terhadap persoalan lingkungan hidup.

Adapun Era, salah seorang peserta, mengingatkan bahwa Banyumas memiliki peradaban panjang dan perlu merespons dinamika nasional dengan nilai-nilai yang mengakar.

Ia juga mempertanyakan kontribusi Kutai terhadap Republik Indonesia dengan membandingkannya dengan kontribusi Mataram.

Sejarah Kutai dan Persoalan Eksploitasi Sumber Daya Alam

Data sejarah yang menjadi bahan diskusi memperlihatkan bahwa Kutai memiliki perjalanan panjang dalam sejarah Nusantara.

Daerah Istimewa Kutai berdiri pada 7 Januari 1953. Wilayah tersebut kemudian dibubarkan pada 21 Januari 1960 dan dibagi menjadi Kabupaten Kutai, Kotapraja Samarinda, serta Kotapraja Balikpapan.

Jauh sebelum itu, kawasan Muara Kaman dikenal melalui keberadaan Prasasti Yupa yang diperkirakan berasal dari abad ke-4 hingga ke-5. Prasasti tersebut menjadi bukti keberadaan Kerajaan Mulawarman, salah satu kerajaan Hindu tertua yang diketahui dalam sejarah Nusantara.

Sementara itu, Kutai Kartanegara berdiri di kawasan hilir Sungai Mahakam sekitar abad ke-13 dan mengalahkan kerajaan di Muara Kaman pada 1635.

Kekayaan sumber daya alam Kalimantan Timur juga menjadi bagian penting dari pembahasan.

Data BPS Kalimantan Timur menunjukkan ekspor provinsi tersebut pada 2025 masih didominasi sektor pertambangan dengan kontribusi 69,51 persen. Tiongkok menjadi negara tujuan ekspor terbesar dengan nilai 6,89 miliar dolar AS, disusul India sebesar 3,03 miliar dolar AS.

Dari sisi fiskal, dana bagi hasil yang disalurkan ke Kalimantan Timur mencapai Rp19,40 triliun hingga 31 Agustus 2025 berdasarkan data Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kalimantan Timur.

Namun, besarnya aktivitas ekonomi berbasis sumber daya alam juga menyisakan persoalan lingkungan.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalimantan Timur mencatat deforestasi sekitar 5,2 juta hektare selama periode 2001–2025. Sebanyak 84,36 persen wilayah provinsi tersebut juga terbebani izin konsesi.

Data-data tersebut memperkuat alasan mengapa Kalimantan menjadi salah satu titik perhatian dalam diskusi mengenai kepemimpinan nasional.

Banyumas Memiliki Alasan Mengajukan Wacana dari Luar Jawa

Menariknya, penyelenggara juga menghubungkan diskusi tersebut dengan sejarah keluarga Presiden Prabowo Subianto.

Kakek Presiden Prabowo, Margono Djojohadikusumo, lahir di Purwokerto pada 1894 dan dimakamkan di Dawuhan, Banyumas.

Namun, Warung Partikelir dan Medok Institut justru menilai Banyumas perlu mendorong munculnya perspektif berbeda, yakni memberikan ruang bagi figur dari luar Jawa.

Nama Sultan Kutai dipilih sebagai bagian dari upaya membuka kembali hubungan sejarah antardaerah yang selama ini belum banyak menjadi perhatian dalam percakapan politik nasional.

Kajian sejarah Banyumas yang ditulis Sugeng Priyadi pada 2018, dengan merujuk penelitian W\.J. van der Meulen (1988), menyebut adanya kemungkinan bahwa salah satu leluhur legendaris Banyumas, Tunjung Seta, berasal dari Kalimantan Timur.

Keterkaitan tersebut masih berada dalam ranah kajian sejarah, tetapi menjadi salah satu pintu masuk untuk membangun pembicaraan mengenai hubungan Banyumas dan Kutai.

Bukan Pencalonan Formal, tetapi Mengubah Cara Pandang

Warung Partikelir dan Medok Institut menegaskan bahwa diskusi tersebut tidak dimaksudkan sebagai pencalonan formal Sultan Aji Muhammad Arifin.

Kewenangan mengajukan dua nama calon wakil presiden berada di tangan Presiden, sedangkan pemilihannya dilakukan oleh MPR sesuai mekanisme yang berlaku.

Diskusi ini lebih diarahkan untuk memperluas ruang publik agar pembicaraan mengenai pergantian wakil presiden tidak semata-mata ditentukan oleh kalkulasi politik elite.

Ada tiga perspektif yang ingin ditawarkan penyelenggara, yakni pendekatan sejarah, pemerataan representasi wilayah, dan keberpihakan terhadap keberlanjutan lingkungan hidup.

Melalui program Ngaji Kitab Kosong, Warung Partikelir dan Medok Institut berharap masyarakat memiliki ruang untuk menguji gagasan-gagasan alternatif dalam membaca persoalan bangsa.

Diskusi perdana ini sekaligus menjadi pengingat bahwa persoalan kepemimpinan nasional tidak bisa dilepaskan dari kehidupan masyarakat di daerah, termasuk mereka yang selama ini menanggung dampak eksploitasi sumber daya alam.

Dari Banyumas, wacana tersebut mengirimkan pesan bahwa pembicaraan mengenai siapa yang layak menduduki kursi wakil presiden semestinya tidak berhenti pada pertanyaan siapa yang paling dekat dengan kekuasaan.

Lebih dari itu, publik perlu mempertanyakan siapa yang memiliki keberanian, kapasitas, dan komitmen untuk memperjuangkan keadilan sosial serta menjaga ruang hidup masyarakat dan alam Indonesia.