Oleh: Rujito, M.Sos.
Masyarakat Pinggiran, ‘Sahabat Gus Yaqut’, tinggal di @djitonu.
Persidangan dugaan korupsi kuota haji yang menjerat mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut memasuki babak yang semakin menarik perhatian publik. Bukan semata karena siapa yang duduk sebagai terdakwa, melainkan karena persidangan justru membuka sejumlah fakta yang sebelumnya tidak sepenuhnya terlihat dalam konstruksi perkara.
Satu demi satu keterangan saksi mulai diuji di hadapan majelis hakim. Ada keterangan dalam berita acara pemeriksaan (BAP) yang kemudian diralat atau dicabut di persidangan, termasuk keterangan mengenai dugaan perintah Yaqut dalam persoalan pengisian kuota haji. Slamet, misalnya, mencabut bagian BAP yang menyebut Yaqut meminta pengisian kuota tidak berdasarkan nomor urut porsi dan mengakui keterangan tersebut lebih merupakan asumsi.
Fakta lain yang tak kalah penting muncul ketika Ridwan Kurniawan, saksi yang sebelumnya disebut berkaitan dengan dugaan aliran US$271.500 kepada Yaqut, menyatakan di persidangan bahwa aliran tersebut tidak jelas dan mencabut keterangan terkait. Bahkan, saksi Rizky Fisa Abadi dalam persidangan 17 September 2026 menyatakan tidak ada fee percepatan yang mengalir kepada Yaqut.
Di titik inilah publik kemudian bertanya: jika dalam persidangan muncul nama-nama lain, aliran uang kepada sejumlah pihak, bahkan dugaan peran teknis dalam pengelolaan kuota, mengapa sebagian dari mereka tetap berstatus saksi? Pertanyaan tersebut semakin mengemuka setelah kuasa hukum Yaqut menyebut ada pihak yang menurut mereka menerima atau memiliki akses terhadap aliran dana, tetapi belum ditetapkan sebagai tersangka dan sebagian masih bekerja di Kementerian Agama.
Kuasa hukum Yaqut juga menyoroti seorang pejabat Kementerian Agama yang menurut mereka memiliki kekayaan sekitar Rp18 miliar berdasarkan LHKPN 2023. Fakta mengenai nilai kekayaan tersebut tentu perlu dibaca dalam konteks data LHKPN dan tidak dengan sendirinya membuktikan tindak pidana, tetapi kemunculannya di persidangan menunjukkan betapa luas persoalan yang sedang diuji dan betapa pentingnya semua aliran dana ditelusuri secara proporsional.
Bagi publik, rangkaian fakta tersebut tentu melahirkan dua perasaan sekaligus: kecemasan dan harapan. Kecemasan muncul ketika masyarakat melihat proses penegakan hukum yang terasa belum sepenuhnya menjawab pertanyaan tentang siapa sebenarnya aktor utama dalam perkara ini; sementara harapan tumbuh karena ruang persidangan masih memberikan kesempatan bagi setiap keterangan untuk diuji secara terbuka.
Pertanyaan terhadap KPK pun menjadi tidak terhindarkan. Bukan dalam arti menghakimi lembaga antirasuah tersebut, melainkan memastikan bahwa konstruksi perkara yang dibangun sejak penyidikan benar-benar diuji dengan seluruh fakta yang muncul di persidangan. Sebab, persidangan bukan sekadar tempat mempertahankan dakwaan, tetapi ruang untuk menemukan kebenaran berdasarkan alat bukti dan keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Menariknya, di tengah derasnya perdebatan hukum tersebut, dukungan terhadap Gus Yaqut justru terlihat semakin kuat. Menjelang persidangan, para sahabat dan pendukungnya memadati area pengadilan, menyambut kedatangannya dengan lantunan sholawat, sementara sejumlah orang menyalami dan memberikan dukungan secara langsung. Pemandangan itu menunjukkan bahwa perkara hukum ini tidak hanya berlangsung di ruang sidang, tetapi juga menyentuh emosi dan keyakinan banyak orang yang merasa memiliki kedekatan dengan Gus Yaqut.
Namun, dukungan publik semestinya tetap berjalan beriringan dengan penghormatan terhadap proses hukum. Jika memang terdapat fakta baru, keterangan saksi yang berubah, atau BAP yang dicabut di persidangan, semuanya harus ditempatkan sebagai bagian dari proses pembuktian yang wajib dinilai secara objektif oleh majelis hakim. Begitu pula jika masih terdapat fakta lain yang memberatkan, semuanya harus diuji dengan standar pembuktian yang sama.
Pada akhirnya, publik tentu berharap majelis hakim membaca perkara ini secara utuh, bukan hanya berdasarkan konstruksi awal, tetapi juga berdasarkan seluruh fakta yang muncul selama persidangan. Jika fakta-fakta tersebut pada akhirnya memang tidak membuktikan keterlibatan Gus Yaqut sebagaimana didakwakan, harapan para pendukungnya agar ia dinyatakan bebas tentu akan menemukan tempatnya melalui putusan pengadilan yang independen, objektif, dan berlandaskan bukti.
Saya, akhiri tulisan reflektif ini, sambil membiarkan pikiran ini melayang penuh bayangan dan angan-angan. Terbayang, para pejabat kemenag dari pusat, wilayah hingga kabupaten/kota yang dulu begitu ‘baik’ dengan GusMen. Wajah para rektor dan atau pejabat kampus PTKIN yang tiba-tiba menjadi banser dan atau jadi anggota ansor banser kehormatan. Termasuk, para penyuluh agama non PNS yang sekarang sudah diangkat P3K salah satunya sebab perjuangan Gus Yaqut. Tapi, sudahlah. Hanya membayangkan wajah-wajah mereka. Karena sudah lama tidak terlihat, apalagi dalam barisan ‘Sahabat Gus Yaqut’ yang setia itu. Wallohu a’lam.