BANYUMAS, suarabanyumas.co.id – Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda (PC GP) Ansor Banyumas bersama Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ansor PC Banyumas memperkuat kapasitas hukum kader Ansor dan Banser melalui pelatihan somasi. Kegiatan tersebut digelar di Gedung Graha Satria Banyumas dengan menggandeng Fakultas Hukum (FH) Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) dan tim LPPM Unsoed.
Pelatihan diikuti kader Ansor dan Banser dari berbagai wilayah di Kabupaten Banyumas. Peserta terlihat antusias mengikuti materi yang diberikan, terutama ketika sesi diskusi dan tanya jawab dibuka oleh narasumber.
Ketua PC GP Ansor Banyumas, Rachmat Kurniawan, mengatakan kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kapasitas kader, khususnya dalam memahami persoalan hukum yang berpotensi dihadapi di tengah masyarakat.
Menurutnya, kader Ansor dan Banser tidak hanya dituntut aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, tetapi juga perlu memiliki pemahaman hukum yang memadai agar dapat mengambil langkah yang tepat ketika menghadapi persoalan hukum.
“Peningkatan kapasitas hukum ini penting agar kader memiliki bekal ketika menghadapi persoalan hukum di masyarakat, termasuk persoalan penipuan dan penggelapan,” kata Rachmat.
Ketua LBH Ansor PC Banyumas, Abrori, S.Sy., MH., menjelaskan salah satu materi penting yang diberikan dalam pelatihan adalah mengenai somasi sebagai salah satu upaya penyelesaian persoalan secara nonlitigasi.
Melalui pemahaman mengenai somasi, kader diharapkan mampu mengetahui langkah awal yang dapat ditempuh ketika menghadapi persoalan penipuan maupun penggelapan sebelum membawa perkara ke proses hukum di pengadilan.
Kegiatan yang diprakarsai tim dosen FH Unsoed tersebut juga dilengkapi dengan pemberian buku kepada seluruh peserta. Buku berjudul Bunga Rampai Diskursus Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan itu diharapkan menjadi bahan bacaan sekaligus referensi bagi kader dalam memahami persoalan hukum.
Pelatihan secara simbolis dibuka oleh Ketua PC GP Ansor Banyumas, Rachmat Kurniawan. Antusiasme peserta terlihat dari banyaknya pertanyaan yang disampaikan selama kegiatan, menunjukkan tingginya kebutuhan kader terhadap pengetahuan dan pendampingan hukum di tingkat masyarakat.