PURWOKERTO — Pemerintah Kabupaten Banyumas menyiapkan langkah strategis untuk memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tak hanya berdampak pada pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menjadi mesin penggerak ekonomi lokal. Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono berencana melibatkan berbagai organisasi perempuan hingga tingkat desa dalam pengadaan menu MBG, khususnya untuk menu kering yang didistribusikan setiap akhir pekan.
Organisasi seperti PKK, Muslimat NU, Aisyiyah, dan jejaring perempuan lainnya akan digandeng mulai dari level kecamatan hingga desa. Fokusnya, memberdayakan dapur-dapur rumahan dan UMKM lokal agar turut ambil bagian dalam penyediaan menu kering yang dibagikan pada hari Jumat untuk konsumsi hari Sabtu.
“Ada pesan dari BGN, ini peluang besar bagi ibu-ibu. Setiap hari Sabtu makanan tidak dimasak di dapur SPPG, tapi dibeli. Untuk roti kering, dilarang keras membeli pabrikan, kecuali susu,” ujar Sadewo, Senin (26/01/2026).
Skema Pemberdayaan Berbasis Desa
Untuk merealisasikan rencana ini, Pemkab Banyumas telah mengumpulkan Tim Penggerak PKK Kabupaten. Selanjutnya, TP PKK Kabupaten akan mengoordinasikan TP PKK Kecamatan melalui skema Training of Trainer (ToT). Program ini dirancang agar standar kualitas, keamanan pangan, dan kandungan gizi tetap sesuai dengan ketentuan Badan Gizi Nasional (BGN).
Dalam pelaksanaannya, pelatihan akan melibatkan ahli gizi, koki, dan petugas SPPG. Tujuannya, memastikan produk yang dihasilkan UMKM dan kelompok perempuan memenuhi standar mutu sekaligus memiliki daya saing.
“Itu cita-cita saya. Saya sampaikan ke Bu Nanik (Wakil Kepala BGN), dan beliau mengapresiasi,” tambah Sadewo.
Petani Lokal Jadi Tulang Punggung
Tak hanya sektor UMKM perempuan, Pemkab juga mendorong petani, termasuk petani milenial, untuk menjadi pemasok utama bahan baku dapur SPPG. Komoditas seperti kangkung, bayam, tomat, dan cabai diprioritaskan untuk ditanam dan diserap langsung oleh dapur MBG.
“Hasil panen bisa dijual untuk memenuhi kebutuhan dapur SPPG, sehingga petani juga mendapatkan manfaat ekonomi dari program ini,” kata Sadewo.
Menjaga Perputaran Uang Tetap di Banyumas
Dengan nilai perputaran anggaran MBG yang diperkirakan mencapai triliunan rupiah di Banyumas, Sadewo menegaskan pentingnya menjaga agar dampak ekonomi tetap dinikmati masyarakat lokal.
“Multiplier effect dari program MBG ini harus dimanfaatkan oleh masyarakat Banyumas, agar uang tidak keluar ke daerah lain. Uang MBG sebisa mungkin harus dirasakan, dimanfaatkan, dan dinikmati oleh warga, sesuai harapan Presiden,” tegasnya.
Melalui kolaborasi pemerintah, organisasi perempuan, UMKM, dan petani, Banyumas menargetkan MBG bukan sekadar program sosial, melainkan ekosistem ekonomi lokal yang berkelanjutan—menguatkan gizi, membuka lapangan kerja, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi berbasis desa.